Pendidikan dan Kesehatan, Keluhan Utama Warga Desa Wakate

Bula,Maluku- Akses pendidikan yang layak ditopang dengan ketersedian kesehatan yang memadai akan menjadikan kehidupan masyarakat disuatu wilayah menjadi baik. Sebab, pendidikan dan kesehatan menjadi pilar utama kemajuan masyarakat. Tanpa pendidikan dan kesehatan, masyarakat akan jauh tertertinggal dari daerah lain. Dua hal inilah yang menjadi keluhan utama masyarakat disetiap desa yang ada dikecataman Wakate.

Selain minim infrastruktur, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Wakate juga masih belum memenuhi standar layak. Sementara itu, tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yan ditugas di wakate juga banyak yang kini menjabat Carateker kepala desa.

Hampir setiap desa dikecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Tual mengeluhkan masalah pendidikan dan kesehatan yang masih minim. Selain kesehatan dan pendidikan, warga juga mengeluhkan tentang pengelolaan Dana Desa (DD) yang dinilai tidak transparan serta banyak yang menyimpang.

Keluhan tentang akses kesehatan warga desa sangat beragam. Mulai dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang masih kurang. Dibidang kesehatan, warga desa selalu mengeluhkan tentang minimnya tenaga kesehatan, ketersedian bangunan pusat kesehatan terpadu (Pustu) desa dan minimnya fasilitas sanitasi bagi warga desa.

Sejumlah desa di Wakate juga hingga kini belum memiliki bangunan pustu yang layak. Contoh didesa Lahema dan desa Guliar, pelayanan kesehatan masih menggunakan rumah warga sebagai bangunan pustu sementara.

Sementara dibidang pendidikan yang selalu dikeluhkan warga adalah ketersedian bangunan sekolah, fasilitas pendidikan, jumlah tenaga pendidikan, kehadiran tenaga pendidik serta jumlah tenaga honorer yang lebih banyak ketimbang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, banyak tenaga pendidik yang kini menjabat sebaai carateker kepala desa yan otomatis sangat mengganggu tugas-tugas belajar mengajar di sekolah.

Salah satu contoh Sekolah Dasar (SD) didesa Kelangan, jumlah tenaga pendidik hanya tiga orang terdiri dari satu PNS dan dua honorer. Sekolah ini terancam tutup lantaran jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengabdi disekolah terebut sangat minim.

Selain keluhan akses pendidikan dan kesehatan, masyarakat Wakate juga banyak menyoroti tentang pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang banyak tidak transpran lantaran nilai DD disejumlah desa hanya diketahui oleh kepala desa tanpa menyampaikan kepada masyarakat. (IN-17)