Perkuat Pendidikan Dasar, Mutu Pendidikan Tinggi Berbenah

Pendidikan di Indonesia memang mengalami perkembangan yang signifikan jika dihitung berdasarkan angka partisipasi peminat. Penggalakan wajib belajar 9 tahun memang sangat berpengaruh untuk mendorong angka partisipasi dasar. Angka partisipasi pendidikan menengah juga meningkat.

Meskipun partisipasi pendidikan meningkat signifikan namun mutu pendidikan di Indonesia masih relatif tertinggal dari Negara lainnya jika diukur dari kualitas pelajar.

Seiring dengan tercapainya implementasi wajib belajar 9 tahun, pendidikan dasar di Indonesia mengalami kemajuan signifikan berdasarkan angka partisipasi. PR pemerintah berikutnya adalah memperbaiki mutu pendidikan dasar, serta meningkatkan partisipasi dan mutu jenjang pendidikan menengah. Meskipun demikian, pendidikan tinggi juga mesti berbenah untuk melahirkan lulusan yang berkualitas dan tenaga pemikir yang handal.

Jika diukur dari pemerintahaan era presiden SBY maka peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan diawali dengan upaya penerbitan Instruksi Presiden Nomor 5 pada Juni 2006 yang bertujuan mempercepat penyelesaian wajib belajar 9 tahun. Upaya ini membuat pemerintah melibatkan program pendidikan penyetaraan seperti paket A, B, dan C agar dapat mengadopsi kurikulum sesuai dengan standar yang berlaku.

Jenjang pendidikan di Indonesia secara umum tidak banyak berubah. Akan tetapi, terdapat lebih banyak lembaga penyedia pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan dimana melibatkan partisipasi pendidikan non formal.

Seiring dengan meningkatnya mutu dan partisipasi pendidikan dasar di Indonesia, dan berkembangnya minat terhadap pendidikan menengah, isu pendidikan di Indonesia kini beralih pada jenjang pendidikan tinggi. Pada tahun 2011, angka partisipasi kasar (GER) untuk pendidikan tinggi di Indonesia hanya mencapai 25 persen. Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata global yang mencapai 31 persen dan kebanyakan negara anggota ASEAN. Meskipun demikian, angka ini sebenarnya meningkat signifikan dibanding sepuluh tahun yang lalu dimana angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia hanya mencapai 12 persen (sumber: forumbitcoin.co.id).

Masuknya era pemerintahan presiden Joko Widodo  belum menunjukkan indikasi munculnya upaya radikal dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Secara fundamental, kebijakan pendidikan masih sejalan namun dengan beberapa perbaikan dan penyesuaian. Perubahan banyak terjadi  baru  pada tataran teknis dan masyarakat masih menanti upaya pemerintah dalam mengatasi masalah dan kekurangan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Menyambut Hari Pendidikan Nasional tahun 2017 ini misalnya Jokowi kembali mengingatkan pentingnya keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Memang di era pemerintahaannya mantan Walikota Solo ini berkomitmen besar terhadap program KIP.  Karena dengan KIP memungkinkan Negara, yang mana dalam menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah bisa terus belajar dan sekolah sampai jenjang pendidikan menengah. Anak-anak yang pintar adalah modal besar Indonesia menuju maju. (Jenci E Ratumassa)