Pangdam Fasilitasi Pertemuan Staff Kepresidenan dan OKP Malut

Ternate,Maluku Utara- Acara tatap muka Kepala Staff Kepresidenan Bapak Teten Masduki dengan Organisai Kepemudaan (OKP) se Maluku Utara (Malut), yang di fasilitasi oleh Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi aksi unjuk rasa oleh OKP yang ada di Malut, bertempat di Aula Cafe Resto K62, Kel.Kalumpang, Kec.Ternate Tengah Kota Ternate,Senin (8/5).

Kegiatan yang diawali dengan penyerahan pernyataan sikap Pemuda Malut kepada Kepala Staff Kepresidenan dan dilanjutkan penyampaian dari beberapa OKP terkait pernyataan sikap yang disampaikan antara lain, Kenapa Negara selalu merasa ketakutan dengan adanya organisasi islam yang ada saat ini. Meminta kepada Pemerintah Pusat agar bisa menaikkan harga komoditi lokal.

Agar mengawasi pertambangan yang ada di Malut karena keberadaan tambang saat ini menjadi ancaman bagi masyarakat. Menyampaikan rasa keluh kesah kepada Pemerintah Pusat terhadap kebijakan Gubernur khususnya di wilayah Gane Timur dimana keberadaan sawit tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat.

Lebih lanjut mengharapkan kepada Pemerintah Pusat agar menangkap Kepala Daerah yang terjerat tindak pidana korupsi dikarenakan Malut saat ini menjadi sarang para koruptor. Sampai dengan saat ini Presiden Joko Widodo sudah melakukan kunjungan kerja di Maluku Utara dan saat ini merupakan kunjungan kerja beliau yang ke tiga di Maluku Utara, kami berharap agar kunjungan Bapak Presiden tidak hanya meninggalkan janji saja akan tetapi direalisasikan. Meminta kepada Pemerintah Pusat agar melakukan penambahan armada untuk melaksanakan pengawasan maritim sehingga hasil kekayaan laut tidak diambil oleh pihak asing.

Tanggapan dari Kepala Staff Kepresidenan menyampaikan bahwa, pada umumnya apa yang menjadi tuntutan dari para pemuda akan saya sampaikan ke Bapak Presiden, sehingga aspirasi dari pemuda bisa terwujud. Untuk harga komoditi berupa hasil pertanian bukan menjadi kewenangan pemerintah akan tetapi harga tersebut ditentukan oleh harga pasar dan saat ini permintaan dunia juga mengalami penurunan sehingga harga komoditi ikut turun. Soal pertambangan menjadi konsekuen pemerintah sampai dengan saat ini pemerintah sedang berusaha agar hasil hasil tambang ini dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini pemerintah sedang melakukan negoisasi agar saham PT. FREPOT mayoritas 51% menjadi milik pemerintah. Selama ini pembangunan didaerah belum sepenuhnya merata kebanyakan pembangunan dijawa sentris oleh karena itu pemerintah akan berupaya melakukan pembangunan pembangunan khususnya didaerah daerah terpencil sehingga secara pelan pelan pembangunan bisa merata.

Lanjut Bapak Teten Masduki yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia menuturkan bahwa, Pemerintah menjanjikan untuk Maluku Utara akan dibangun satu bandara dalam jangka waktu 2 tahun. Agar pembangunan didaerah ini. Secepatnya terealisasi maka kita harus mempermudah investor masuk, semua ini bukan hanya menjadi masalah pemerintah pusat akan tetapi pemerintah daerah juga. Malut mempunyai sumber daya alam berupa lautan yang sangat besar kalau kita garap dengan baik akan bisa bersaing dengan negara negara lain. Sekarang Pemerintah sudah menolak revisi undang undang KPK dikarenakan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya perubahan UU KPK. Masalah ilegal fishing, Pemerintah sangat menanggapi dengan serius ini dibuktikan sampai dengan saat ini Pemerintah sudah melakukan ratusan pemusnahan kapal yang berbendera asing. Setelah melakukan kajian dan evaluasi masalah moratorium pemekaran, Pemerintah menganggap bahwa pemekaran suatu daerah tidak secara langsung mensejahterakan masyarakat akan tetapi kebanyakan daerah tersebut menjadi bangkrut karena pengeluaran yang begitu besar untuk pembangunan infrastruktur yang ada.

Pemerintah mengharapkan agar sama sama melakukan pengawasan terhadap dana desa yang saat ini masih banyak diselewengkan oleh oknum oknum tertentu, dana desa ini akan sangat membantu sekali, hanya saja sampai dengan saat ini perencanaan desa yang masih lemah.

“Negara tidak memusuhi organisasi agama akan tetapi untuk radikalisme yang mengusung perubahan dasar agama pemerintah tidak akan mentolerir jika ini ditolerir maka Indonesia akan roboh” ujar Masduki.

Dalam kesempatan yang sama Pangdam XVI/Pattimura mengucapkan banyak terimakasih kepada para perwakilan dari masing masing OKP yang menyempatkan diri hadir, hal ini semata mata dilakukan untuk memfasilitasi agar para mahasiswa tidak melakukan aksi atau menggelar parlemen jalanan dan aspirasi dari mahasiswa bisa sampai ke Presiden. Mudah mudahan malam ini menjadi malam yang terbaik buat kemajuan daerah Maluku Utara.

Maluku Utara merupakan daerah yang kaya akan hasil bumi dan laut hanya saja sampai dengan saat ini pengelolaan hasil bumi tersebut belum maksimal, untuk itu mari kita bersama sama mengoptimalkan hasil alam ini sehingga bisa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“TNI selalu siap membantu demi kesejahteraan masyarakat dan semoga setelah kegiatan ini timbul semangat baru dari pemuda untuk kemajuan masyarakat Maluku Utara” Tegas Pangdam.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kabinda Malut Brigjen TNI Hendy Geniardi, Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Sachono, S.H, M.Si, Asintel Kasdam XVI/Pattimura Kolonel Inf Helmi Tachejadi Soerjono, Kasi Intel Rem 152/Babullah Mayor Arm Suyikno dan Para perwakilan organisasi kepemudaan se Maluku Utara. (IN-10/Cr-8)