Laut Banda Direkomendasi Jadi Aset Perikanan Kelautan Dunia

AMBON, MALUKU- Perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia, baru saja selesai mengikuti Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda (JNPMP) II di Maluku. Dari hasil jambore yang digagas DPP KNPI itu, melahirkan sejumlah rekomendasi, salah satunya mengusulkan laut Banda yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah dijadikan aset perikanan kelautan dunia.

Berdasarkan hasil rekomendasi JNPMP II yang diawali Kota Ambon, Pulau Banda Maluku Tengah, dan berakhir di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara itu sejak 24 hingga 28 April lalu, menghasilkan 12 rekomendasi diantaranya meminta Presiden RI Joko Widodo mencanangkan tagline ”Beta Indonesia, Beta Bangga jadi Bangsa Maritim Indonesia” yang telah dilaunching oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi sebagai tagline spirit kemaritiman nasional.

“Kami meminta bapak Presiden Indonesia mencanangkan tagline beta Indonesia, beta bangga jadi bangsa maritime Indonesia sebagai tagline spirit kemaritiman nasional,” tandas Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku Bisri AS Latuconsina saat membacakan hasil rekomendasi JNPMP II di pelataran Gong Perdamaian Kota Ambon, Rabu (3/5).

Sedangkan, untuk kepentingan Provinsi Maluku yang luas wilayah laut lebih besar dari daratan, JNPMP II merekomendasikan agar pemerintah Indonesia segera melahirkan Undang-undang Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) agar terciptanya sistem tata kelautan yang mendukung visi bangsa menjadi poros maritim dunia.

JNPMP II juga meminta Presiden Indonesia menetapkan laut Banda sebagai aset perikanan kelautan dunia.

“Mengingat keanekaragama hayati di laut Banda, perlu konservasi habitat laut terus terjaga dan pengemanan pengelolaan sumber daya perikanan di laut Banda dapat digunakan secara maksimal untuk kemakmuran bangsa,” pintanya.

Selain itu, JNPMP II turut mendorong upaya 8 Gubernur dari provinsi kepulauan, untuk segera melakukan pertemuan guna memformulasikan kembali perjuangan 8 provinsi kepulauan serta meminta kepada pemerintah pusat agar provinsi kepulauan menjadi daerah percontohan pengembangan maritim nasional.

“Kami meminta agar 8 provinsi kepulauan menjadi pilot project pengembangan poros maritime nasional sehingga dapat mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kuncinya. (IN-02)