Gubernur-Bupati Malteng Mediasi Kisruh Hitu-Batu Koneng

Ambon,Maluku- Bentrokan yang terjadi antara warga Hitu dan warga Batu Koneng , Sabtu ( 5/5), mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Kedua kepala daerah itu minta aparat keamanan untuk secepatnya mengambil langkah hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara 2 komunitas masyarakat yang ada di Maluku itu.

Hal ini tampak dalam rapat bersama Gubernur Maluku dan semua Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkompimda) Provinsi Maluku berserta Bupati Maluku Tengah, dan Pemerintah Desa Kailolo serta Pemerintah Negeri Hitu.

Gubernur Maluku Ir Saidd Assagaff yang didampingi Waka Polda Maluku Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Drs Musa Ginting, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, diruangan rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (10/05) mengatakan, selaku Pemerintah Daerah,Dirinya bersama dengan Kapolda Maluku dan Pangdam XVI Pattimura dan semua Forkompimda Provinsi Maluku , berserta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku telah membicarakan bersama penyelesaian dan penghentian pertikaian antar warga yang terjadi di Maluku.

“Saya selaku Gubernur Maluku bersama Kapolda Maluku, Panglima Kodam XVI Pattimura ,Forkompimda Provinsi Maluku, Ketua MUI Provinsi Maluku, Raja Kailolo dan Raja Hitu telah melaksanakan pertemuan untuk melakukan dan menghentikan secepatnya persolan yang kita hadapi yaitu pertikaian antar warga. Kita telah sepakat untuk menanganinya secara bersama-sama, untuk itu saya meminta juga kepada Pers untuk membantu kita tidak membesar-besarkan berita terkait dengan pertikaian dan kesalahpahaman yang terjadi selama ini di Maluku,” ungkap Assagaff.

Dikatakanya dalam waktu dekat Bupati Maluku Tengah akan melakukan peninjauan langsung 3 komunitas Masyarakat yang bertikai, yaitu Negeri Hitu Lama, Hitu Mesing, dan Warga Kailolo. Hal itu dilakukan disamping untuk menjaga Kamtibmas di Maluku, juga mengingat umat Muslim akan memasuki Bulan suci Ramahdan.

“Stabilitas keamanan bukan milik Pemerintah Daerah maupun TNI dan Polri tetapi milik semua Masyarakat yang ada di Maluku, yang mana diakhir pertemuan yang dilakukan oleh Muspida Provinsi Maluku, Raja Hitu yang tidak berkesempatan hadir dihubungi oleh Panggdam XVI Pattimura telah melakukan pembicaraan langsung dengan Raja Kailolo melalui Via Telephone yang telah bersepakat bersama-sama para Latupati Maluku akan bertanggung jawab dalam suasana Bentrokan warga dan akan bersama-sama menghentikan konflik yang terjadi,”ucapnya.

Ditambahkan, provokator bentrokan akan ditindak lanjuti oleh pihak Polda Maluku dan pihak Kodam XVI Pattimura.

“Proses Hukum akan menjadi tanggung jawab utama dari pihak Kepolisian Daerah Maluku dan pihak Kodam XVI Pattimura untuk secepatnya menangkap actor-aktor yang bermain dibalik bentrokan warga yang terjadi di Kota Ambon. Saya inginkan Maluku ini aman dan rukun, Pemerintah Maluku juga akan mengambil langkah bagi anak-anak sekolah yang terkena dampak pertikaian agar bisa melakukan Ujian dengan baik,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kabinda Maluku, Danlantamal IX/Ambon, Danlanud Pattimura, Danrem 151/Binaiya, Kajati Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Wakapolda Maluku, Aster Kasdam XVI/Pattimura, Dandim 1504/Ambon, Direskrimum Polda Maluku, Ketua MUI, Kadisdikbud Maluku, Kapolres PP Ambon dan PP Lease, Ka BPN Maluku, Budayawan Bpk. Abidin Wakano dan Raja Kailolo. (IN-10)