Proyek Air Bersih Milik Bendahara Parpol di Kisar Diduga Mark Up, Kejari Malra Didesak Usut

Ambon,Maluku- Proyek air bersih di Dusun Yawuru, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015 senilai Rp 1 miliar lebih yang dikerjakan kontraktor lokal Herry Angkie atau Hery Toko Berkat berpeluang terjadi korupsi karena hasilnya tak pernah dinikmati masyarakat setempat. Pipa-pipa yang dibelanjakan maupun pembangunan bak penampung air diduga kuat tidak sesuai bestek, terjadi selisih mencolok antara nilai dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan terjadi penggelembungan harga (mark up) oleh pelaksana pekerjaan yang juga menjabat Bendahara Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kisar itu.

Beberapa warga Yawuru yang enggan namanya dipublikasikan, mengungkapkan sejak proyek itu dibangun Hery Angkie pada akhir 2015 silam ada harapan untuk menikmati air bersih yang cukup dan melimpah. Namun, harapan masyarakat hanya isapan jempol belaka karena kebutuhan air bersih tak pernah mampu teratasi dengan kehadiran proyek air bersih tersebut.

’’Kalau boleh dibilang setelah kita tinjau lokasi pekerjaan, proyek air bersih di Yawuru amburadul. Bak penumpang dibangun seadanya sehingga ada beberapa sudut atau dinding bak penampung yang rusak karena tidak dirawat kontraktor,’’ ungkap warga Yawuru.

Hery Angkie yang dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (18/4) petang menampik tudingan masyarakat Yawuru tersebut.

“Siapa bilang proyeknya amburadul. Proyek itu baru tahap pertama melalui APBD Kabupaten MBD senilai Rp 1,2 miliar lebih, dan awalnya disasarkan ke Dusun Noworu, tapi kemudian dialihkan ke Yawuru. Tapi, dalam waktu dekat anggaran tahap kedua akan dikucurkan melalui APBN sebesar Rp 1,2 miliar lebih. Benar saya yang kerjakan proyek itu. Ya, saya hanya siap kerjakan saja, kalau soal duplikasi anggaran saya tidak tahu,’’ kelitnya.

Di bagian lain komponen pemuda Yawuru Fernando Dahoklory mendesak Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dapat menurunkan tim khusus untuk menyelidiki dugaan terjadinya mark up dan korupsi dalam pembangunan proyek air bersih di Yawuru.

’’Kami desak Kejari Maluku Tenggara untuk menurunkan tim khusus yang akan menyelidiki kasus ini agar ada titik terang, sebab selama ini masyarakat bertanya-tanya mengapa proyek miliaran rupiah ini mubazir atau hasilnya tak dapat dimanfaatkan masyarakat Yawuru,’’ tekan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Mahasiswa (Gema) Kisar Ambon itu.

Fernando juga meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku dapat menurunkan tim khusus untuk mengaudit proyek ini agar ditemukan dugaan terjadi mark up dan korupsi.

’’Kami berharap ada tim khusus BPKP Provinsi Maluku yang diturunkan untuk mengaudit proyek ini, karena ditengarai dilakukan duplikasi anggaran dan mark up dalam pengadaan bahan-bahan proyek air bersih di Yawuru,’’ pungkasnya. (IN-01/ROS)