Pegiat Anti Korupsi Maluku Desak Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih di Kisar

Ambon-Maluku, Pegiat anti korupsi Maluku Herman Siamiloy mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku melalui Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Wonreli segera menyelidiki dugaan korupsi dan potensi mark up dalam pengadaan proyek air bersih di Desa Oirata Barat dan Dusun Yawuru, Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2015 dan 2016 silam senilai Rp. 1 miliar lebih.

’’Sebagai pegiat anti korupsi di daerah ini, saya mendesak kejaksaan untuk mengusut dugaan mark up dan korupsi dalam pengadaan proyek air bersih di Oirata Barat dan Yawuru yang bersumber dari APBD Kabupaten MBD tahun 2015 dan 2016, karena proyek-proyek air bersih di dua kampung itu tak dapat dimanfaatkan masyarakat karena amburadul,’’ desak Siamiloy kepada pers di Ambon, Rabu (19/4).

Enos Ratuhanrasa

Mantan Kepala Tata Usaha Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII Maluku itu juga mengharapkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku dapat menurunkan tim khusus untuk mengaudit potensi kerugian Negara di balik pengadaan proyek air bersih di Oirata Barat dan Yawuru yang menelan anggaran lebih dari Rp 1 miliar sehingga ada efek jera bagi kontraktor-kontraktor setempat di kemudian hari. Jika dalam penyelidikan dan pengauditan BPKP Perwakilan Maluku nanti terjadi kerugian Negara, Siamiloy mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, dapat menangkap kontraktor pelaksana maupun penanggung jawab proyek air bersih di Oirata Barat dan Yawuru.

’’Jika akhirnya dalam penyelidikan kejaksaan dan berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku terindikasi terjadi kerugian Negara, siapa pun yang terlibat dan bertanggung jawab dalam proyek ini harus ditangkap dan diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya, sebab korupsi itu ikut menyengsarakan rakyat,’’ tegas pemuka masyarakat MBD di Ambon.

Di bagian lain warga Oirata Barat Enos Ratuhanrasa mengungkapkan tim BPKP Perwakilan Maluku telah diturunkan ke MBD untuk mengaudit kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2009-2010 dan proyek air bersih di Oirata Barat.

’’Saya dapat informasi jika tim BPKP Perwakilan Maluku telah mengaudit proyek air bersih di Oirata Barat, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Wonreli akan menggelar perkara untuk kemudian menetapkan para tersangka,’’ ringkasnya.

Proyek air bersih di Oirata Barat dan Yawuru diduga ditangani kontraktor lokal yang juga merangkap bendahara salah satu partai politik besar di Indonesia. (IN/ROS)