Kemiskinan Malteng Krusial, Besar Belanja Pegawai 60 Persen

AMBON,MALUKU- Berakhirnya masa pemerintahan Tuasikal-Leleury, lima tahun lalu menjadi bagian fokus yang perlu diperhatikan. Pasalnya pembangunan di Kabupaten bertajuk Pamahanunusa tersebut dirasakan masih belum memberi andil siginifikan untuk pembangunan secara infrastuktur bahkan manusianya.
Kepada Intim News di Ambon, Jumat (7/4) Marlatu Leleury mantan Wakil Bupati Maluku Tengah itu membenarkan bahwa hal krusial yang masih menjadi fokus utama adalah kemiskinan dan pengangguran yang belum dapat ditekan.
“So far masih berjalan dengan baik, intinya pemberdayaan masyarakat tetap berjalan. Kemiskinan juga berhasil ditekan bersama dengan pengangguran adalah masalah krusial yang diperhatikan,” kata Leleury.
Menurutnya, program kinerja Maluku tengah sejauh lima tahun lalu tersebut adalah proyek-proyek multiyears, proyek yang ada sesuai masa jabatan. Proyek Multi years atau proyek yang tak bisa dirampungkan dalam setahun di rencana penganggaran pemerintah adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan.
Pasalnya, jika suatu pembangunan dipaksa dalam satu tahu anggaran maka hasilnya akan tidak berkualitas. Jadi perlunya menentukan proyek apa saja yang akan dimasukan kedalam proyek multiyears berdasarkan anggaran dan waktu pelaksanaannya.
“Benar, proyek multiyears itu berkahir dengan masa pemerintahan kami. Sehingga akan jadi PR bagi kami untuk melanjutkan kembali di lima tahun mendatang,”jelasnya.
Pembangunan ekonomi untuk wilayah Maluku Tengah memang luas untuk tujuan wisata alam, namun anggaran tidak cukup untuk membagi ke masing-masing wilayah pariwisata tersebut. Karena kondisi anggaran belanja daerah lebih banyak ditujukan kepada belanja pegawai.
“Anggaran belanja daerah 60 persen untuk belaja pegawai di lingkup Pemkab Malteng yang ada sekitar 11.000 (sebelas ribu) orang, jadi 40 persen tidaklah cukup untuk belanja lainnya,”akunya.
Pada hakekatnya tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal tersebut nyata tercermin dalam setiap anggaran pembangunan yang selalu memprioritaskan kegiatan yang dapat memberikan akselerasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang mana arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. (IN-02)
