Pemkab SBB Diminta Tak Cairkan DD dan ADD 2017

SBB,MALUKU-  Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa yang ada di Indonesia tak terkecuali Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tak jarang sarat masalah.
Mulai dari pertanggungjawaban yang tak transparan, tidak dilibatkannya pihak terkait dalam penggunaan juga pengawasan, menjadi sumber utama masalah kasus korupsi ADD dan DD.

Ingin mengecap nikmatnya pundi pundi rupiah, membawa beberapa kepala desa yang ada di Maluku duduk di kursi pesakitan (Pengadilan), bahkan ada yang mendapat bonus hotel prodeo (penjara).

Olehnya itu, salah satu legislator Kabupaten Seram Bagian Barat, Abu Silawane kepada INTIM NEWS, Sabtu (25/3), mendesak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tidak mencairkan ADD dan DD bagi desa-desa yang belum habis mempertanggung jawabkan pemakaian anggara ADD dan DD tahun sebelumnya.

“Pemkab SBB tidak usah proses pencairan ADD dan DD tahun 2017. Pihak pihak terkait diharapkan selesaikan dulu pertanggungan jawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016,“ Tandas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Seram Bagian Barat itu.

Baginya pemakaian anggaran ADD dan DD yang tak akuntabel akan membawa para Kepala Desa yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat berurusan dengan Hukum. Olehnya itu sedapat mungkin SKPD terkait (BPMPD) dan Inspektorat  melaksanakan tugasnya sebagai auditor pemakaian anggaran desa.

Tak sampai disitu, Pria yang terlihat Perlente itu juga mendesak Pemkab SBB untuk melaksanakan suksesi pemilihan kepala desa.

“Sudah dua kali perpanjangan SK para penjabat Kepala Desa. Sementara masyarakat bertanya tanya kapan dilaksanakan Pilkades. Desa kita adalah negeri adat bukan non adat. Tugas dari para penjabat kepala Desa, khusus menjalankan kefakuman administrasi desa dan mempersiapkan administrasi Pilkades, namun kenyataannya selama ini para penjabat Desa hanya fokus ke Dana Desa. Ada apa sebenarnya ?“ Tanya Silawane.

Untuk itu Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Ujir Halid dan Sekda SBB, Mansur Tuharea diminta tidak berdiam diri dan terkesan tutup mata pada permasalahan ini.

“Arahkan para Camat untuk segera lakukan persiapan Pilkades ke jajarannya. Masyarakat sudah muak dengan keberadaan para penjabat desa. Masyarakat menginginkan pimpinan desa yang diangkat langsung oleh masyarakat sendiri,“ tutup Silawane. (IN-13)