“PAPEDA” DESAK DPRD SBT USUT IJAZAH PALSU

BULA, MALUKU- Sejumlah pemuda yang tergabung dalam lembaga Pemantau Pemerintahan di Daerah (Papeda) Maluku Senin (27/3) menggelar demonstrasi di kantor DPRD Seram Bagian Timur. Mereka mendesak para wakil rakyat setempat membentuk panitia khsusus (Pansus) untuk mengusut dugaan makelar ijazah palsu yang mengorbankan sejumlah guru di daerah ini.

Pantauan Intim News, demonstrasi yang dimulai sekira pukul 13 : 30 Wit itu dilakukan dengan pengawalan aparat Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam orasinya, barisan pendemo membeberkan sejumlah temuan yang merupakan hasil investigasi lembaga Papeda Maluku tentang adanya praktik makelar ijazah palsu yang mengorbankan sejumlah guru di Seram Bagian Timur. Mereka menyebutkan, para guru tersebut mendapatkan informasi dari salah satu warga setempat yang kini telah menjadi pejabat di sana tentang cara mendapatkan ijazah dari salah satu Universitas di Surabaya.

Tidak tanggung-tanggung, para guru itu merogoh kocek dengan jumlah bervariasi. Ada yang mengeluarkan uang sebanyak Rp5 juta. Ada pula yang rela menyerahkan uang sebesar Rp15 juta kepada sang makelar yang menyebutkan dirinya sebagai koordinator Universitas tersebut di kabupaten Seram Bagian Timur. Namun, ijazah yang dijanjikan ada diantaranya yang tidak kunjung sampai di tangan para sebagian guru. Bahkan, belakangan diketahui Universitas tersebut tidak beroperasi lagi, sehingga ijazah yang telah diterima tidak dapat digunakan.

“Dia menamakan dirinya sebagai Koordinator Universitas Tritungal Surabaya. Meminta biaya administrasi perkualiahan dari guru-guru itu untuk mendapatkan ijazah dari Universitas Tritungal Surabaya. Tetapi ketika guru-guru ini melakukan verifikasi data untuk kenaika pangkat dan golongan, ternayat ditolak oleh kementerian Dikti,” beber salah satu orator demo.

Dalam salinan pernyataan sikap demonstran yang diperoleh wartawan Intim News, lembaga Papeda mendesak DPRD Seram Bagian Timur membentuk panitia khusus untuk mengusut masalah tersebut. Hal ini juga mengingat oknum yang mengaku sebagai Koordinator Universitas TritunggalSurabaya di kabupaten Seram Bagian Timur tersbut saat merupakan salah satu pejabat di kabupaten Seram Bagian Timur.

“Ini adalah pembohongan,” tegas orator lainnya.

Mereka juga meminta DPRD mengupayakan agar ada kuliah jarak jauh secara resmi di kabupaten Seram Bagian Timur. Hal ini untuk memudahkan warga di daerah ini dalam menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, sehingga tidak menjadi korban penipuan.

Setelah mendengar dan menerima pernyataan sikap demonstran, ketua DPRD Seram Bagia Timur Agil Rumakat mengatakan akan menindakalnjuti aspirasi tersebut.

Rumakat menegaskan, untuk membentuk panitia Pansus harus melalui mekanisme yang berlaku di lembaga wkil rakyat itu. Karena itu, akan dibicarakan bersama pimpinan dan anggota DPRD lainnya.
Sementara terkait harapan agar ada kuliah jarak jauh di Seram Bagian Timur, Agil Rumakat menegaskan akan membicarakan hal itu dengan pemerintah daerah melalui instansi terkait (IN-16)