Delapan Prioritas Daerah, Fokus RKPD Maluku

AMBON, MALUKU-  Wakil  Gubernur  Maluku  Zeth  Sahuburua  menegaskan,  untuk  mengatasi permasalahan mendasar di Maluku, maka  penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD)  tahun 2018, diarahkan pada delapan prioritas daerah.  Penegasan tersebut  disampaikan  Wagub,  saat  membuka  Pra  Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun  Anggaran  2018,  di  Ambon, Rabu  (29/3).

Kedelapan  prioritas  daerah  tersebut,  menurut  Wagub,  meliputi  peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan olahraga dan inovasi daerah. Termasuk peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

” Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dan  peningkatan  iklim  investasi  dan  pengembangan  usaha, serta  peningkatan  ketahanan  pangan tujuan prioritas,”  jelas Sahuburua.

Selain  itu  ada pula  tujuh  prioritas  lain  yakni  penataan ruang,  percepatan  pembangunan daerah tertinggal,  terluar dan terdepan, serta pengelolaan lingkungan  hidup  dan  kawasan  rawan bencana, peningkatan  reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban  serta  kualitas  perdamaian.  RKPD  Maluku  tahun  anggaran  2018  ini,  dengan tema mendorong  Investasi  yang  didukung  Pembangunan  Infrastruktur  dan  Sumber  Daya  Manusia (SDM), dalam rangka Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkualitas. Mencermati  tema  tersebut, pemantapan pembangunan infrastruktur, termasuk konektivitas, sebagai wilayah kepulauan, diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan  potensi  sumber  daya  alam,  perikanan,  perkebunan,  dan  pariwisata  sebagai unggulan  daerah.

“Sejalan  dengan  itu,  kita  harus  terus  memberi  perhatian  dan  fokus  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia,  melalui peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan,  pemuda,  peningkatan  kualitas  kesehatan  dan  gizi  masyarakat, hingga ketahanan  pangan untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan  di daerah ini,”  jelasnya .

Dirinya  mengingatkan, bahwa  dalam  pelaksanaan  program   dan   kegiatan,   harus  diperhatikan  integritas  antar  program  dan  stakeholder terkait,  lokasi  kegiatan  yang jelas dengan dukungan data statistik, serta data spesial.

“Belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN  yang terbatas, mengawajibkan  untuk  kreatif dan inovatif, dalam mencari sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya, dalam pembiayaan pembangunan di daerah, ” terangnya.

Untuk itu, selain terus melakukan efisiensi belanja sesuai prioritas daerah,  terus diupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi  kinerja BUMD maupun lewat pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR)  dari  BUMN dan sektor swasta lewat investasi, serta NGO lainnya yang dalam pelaksanaannya kita sadari masih harus terus didorong koordinasi dan integrasi implementasi programnya. (IN-06)