Penuhi Kebutuhan Listrik, 43 M Diusulkan Ke Kemen ESDM

AMBON,MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tahun ini mengusulkan sebanyak Rp.43 miliar kepada pemerintah pusat dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di Maluku. Hal ini turut diakui oleh Ketua Komisi B DPRD Maluku, Reinhard Toumahuw, Sabtu (25/2) lalu.

“Dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di Provinsi Maluku tentunya harus memiliki berbagai fasilitas pendukung lainnya termasuk juga anggaran, kami telah membantu agar dukungan atau usulan program yang diusulkan ke kementerian itu berhasil digolkan,”ungkap Toumahuw via ponsel.

Dia mengatakan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik agar merata di seluruh pelosok Maluku termasuk di wilayah terpencil dan terluar, maka sangat diperlukan kebijakan dalam rangka pengembangan energi baru dan terbarukan yang sudah selayaknya dan sepatutnya dibiayai oleh Negara.

“Kami merasa bahwa sudah sepatutnya Maluku mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat dalam ha dukungan anggaran dalam bidang kelistrikan sehingga daerah berkesimpulan untuk mengembangkan energi baru dan terbaharukan tetunya dengan sokongan dana pempus,”jelasnya.

Disamping itu, Politisi PDIP ini menjelaskan, selain energi baru terbarukan yang direncanakan akan dikembangkan, pendistribusian listrik ke rumah tangga pun menjadi perlu, dari data yang diperoeh jumlah rumah tangga yang belum teraliri listrik masih cukup banyak sehingga ini menjadi perhatian serius. Menurutnya, pemerintah daerah di tahun ini mengusulkan untuk melakukan pembangunan PLTS terpusar off grid di berbagai wilayah di Maluku dengan kapasitas volume 200 Kwp.

“Komisi B telah mendapatkan informasi jika dalam tahun ini, pemerintah daerah melalui Dinas ESDM akan membangunan PLTS terpusat off grid di seluruh pelosok Maluku dengan kekuatan volume PLTS tersebut sebesar 200 Kwp sehingga harus memakan anggaran sebesar Rp42 milyar,”katanya.

Selain itu, ESDM merasa perlu untuk melakukan penyusunan study perencanaan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan itu. Penyusunan study tersebut, lanjutnya akan menghasilkan 5 dokumen penting yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam rangka pembangunan tersebut.

“5 Dokumen tersebut diketahui anggarannya sekitar Rp1,75 milyar sehingga total yang dibutuhkan sebesar Rp43 milyar lebih,”tandas Mantan Ketua DPRD Kota Ambon itu. (IN-04)