Komisi D DPRD Maluku Sampaikan Aspirasi FKIP Unpatti di Kemendikbud

JAKARTA – Perihal menyampaikan tiga pilar penyangga pendidikan dalam meningkatakan kualitas SDM di Maluku. Komisi D DPRD Provinsi Maluku sambangi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikdub). Jakarta Senin 20 Februari 2017.

Saadiah Uluputty Ketua Komisi D kepada Intim News Maluku (21/2) mengungkapkan, tiga poin yang disampaikan ke Kemendikdub antaranya, peningkatan dan penguatan akses pendidikan. Peningkatan relevansi dan daya saing mutu pendidikan dan peningkatan tata kelola, serta pelayanan publik pengelolaan pendidikan.

“Kurangnya sarana dan prasarana sekolah, belum tersedianya jaringan internet di Sekolah secara merata, kurangnya guru pada mata pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa inggris pada jenjang SMA dan guru mata pelajaran produktif pada SMK, itu berarti peningkatan dan penguatan akses pendidikan di Maluku belum maksimal,” jelas Uluputty.

Lanjutnya, dari sisi peningkatan relevansi dan daya saing mutu pendidikan, provinsi Maluku masih tetinggal jauh dari daerah lain. Bisa dibuktikan dengan distribusi guru belum merata, pengangkatan kepsek belum didasarkan pada Permendiknas No 28 tahun 2010, serta Kuantitas dan kualitas SDM SKPD Pendidikan masih rendah.

“Kita tak bisa nafikkan kalau itu bagian dari potret pendidikan di Maluku hari ini,” singkatnya.

Selain itu dikatakan pelayanan dan pengelolaan pendidikan juga belum terarah dengan baik,
pelimpahan kewenangan SMA sederajat ke Provinsi hanya meninggalkan berbagai permasalahan.

“Salah satu persoalan yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut ialah sekitar 3600 guru honorer yang dibiayai oleh kabupaten,” kata srikandi asal Fraksi PKS itu.

Tambahnya, kebijakan Pempus terkait Guru Garis Depan (GGD) dan program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T) belum menjawab Keinginan, dan kebutuhan masyarakat Maluku.

Sementara itu Uluputty juga menyampaikan aksi protes dan demo FKIP UNPATTI ke Kemendikdub.

“Kami juga sampaikan keinginan masyarakat Maluku dari beberapa realitas permasalahan di daerah terpencil, terluar, tertinggal dan perbatasan,” ungkapnya.

Untuk diketahui. Kepala Deputi program Perencanaan Keuangan Kemendikdub, Fahturahman telah mendengarkan, mencermati, dan mencatat semua informasi yang disampaikan Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Provinsi Maluku.

“Kita tunggu saja realisasi dari perhatian pemerintah pusat untuk menjawab permasalahan pendidikan di Maluku,” tutupnya. (IN-10/IN-05)