DPD KNPI Dan OKP Cipayung Plus Gelar Diskusi Terbuka

Malra,Maluku- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maluku Tenggara bersama OKP Cipayung plus menggelar diskusi terbuka  di aula RRI Maluku Tenggara Ahad (29/1).

Diskusi yang menghadirkan pembicara dari elemen Kepemudaan, Pemerintah Daerah Maluku Tenggara, Akademisi, TNI/Polri, Politisi dan Lawyer itu bertemakan.”Pemuda Sebagai Katalisator Perubahan di Kepulaian Kei.”

Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara, Jimmy Renyut, usai menghadiri kegiatan tersebut mengatakan, subtansi dari kegiatan diskusi terbuka yang bertemakan,’ ’Pemuda Sebagai Katalisator Perubahan di Kepulauan Kei,” ini merupakan, upaya untuk membentuk paradigma positif pemuda.

 “Ya, paling tidak, kita bisa merubah pola pikir pemuda dari yang tadinya minum sopi menjadi minum kopi,” kata Renyut.

Pemuda adalah Agent Of Change yang dapat memotivator semua elemen untuk berkumpul dan berdiskusi untuk mencari solusi perbedaan pendapat.

Hasil diskusi itu nantinya akan dibuat dalam bentuk masukan kepada pemerintah Maluku Tenggara untuk dipertimbangkan dalam pembangunan Maluku Tenggara.

“Olehnya itu, saya mengajak pemuda di Maluku Tenggara, untuk menghayati falsafah yang telah dibentuk oleh leluhur kita, yakni Ain Ni Ain. Marilah kita satukan pendapat dan perbedaan yang ada untuk membangun daerah Evav tercinta,” ajaknya.

Selain itu, Ketua GMNI Maluku Tenggara dan Kota Tual Muhamad Nanawi Namsa, mengistrusikan kepada semua pemuda Maluku Tenggara dan Kota Tual yang mendiami kepulauan Kei agar bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya masing-masing sehingga tercipta suasana aman, damai dan tentram.

Dikatakan, dalam masa perkembangan OKP (GMNI) yang dipimpinnya dia sudah banyak memberikan pembinaan terhadap pemuda yang bernaung di OKP-nya itu,

tak hanya itu dia juga mengeluhkan Pemerintah Maluku Tenggara yang sering menelantarkan Organisasi Kepemudaan di daerah itu.

“Jujur saya mau katakan bahwa Pemerintah Daerah selama ini tidak pernah mendanai kami OKP secara resmi lewat APBD. Untuk itu, saya berharap pemda secepatnya melihat hal ini. Karena sangat jelas hak-hak kami sebagai pemuda ada dalam anggaran pembangunan,” Tandasnya. (IN-12)