Berita Parlemen

Malteng Tanpa Tim Perdamaian Konflik Pelauw-Kariuw ??

Jantje Wenno - Anggota DPRD Maluku Dapil Kota Ambon, yang juga selaku Sekretaris Komisi I

AMBON,MALUKU – 3 bulan berlalu, konflik antara Dusun Ori Negeri Pelauw dengan Negeri Kariuw, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), hubungan sosial antara kedua negeri hingg kini masih renggang.

Warga Kariuw terpantau, masih berada di tempat pengungsian di Negeri Aboru.

” Kelihatannya Pemkab Malteng belum memiliki sesuatu. Artinya, belum ada tim yang dibentuk untuk percepatan perdamaian dua negeri ini. Sementara di propinsi kan sudah ada. Ini yang kita sesali,” ungkap Jantje Wenno kepada wartawan, di Gedung DPRD Maluku, Senin (18/04/2022)

Wenno menilai, masalah ini clear dan tidaknya, tergantung keseriusan dari pemerintah daerah setempat.

” Tapi sayang, keliatannya Pemkab Malteng belum bergerak aktif. Faktanya, sudah tiga bulan berlalu, Malteng belum punya tim untuk percepatan perdamaian konflik Pelauw-Kariuw,” sesalnya.

Menurutnya, untuk masalah ini, mestinya itu menjadi kewenangan dari pemkab Malteng. Bupati Abua Tuasikal melalui kebijakannya, harus membentuk tim berinisiatif menggagas perdamaian dan bagaimana bisa merajut perdamaian Pelauw-Kariuw.

Kemudian, tuturnya, harus punya solusi untuk bisa membawa pulang masyarakat Kariuw yang ada di pengungsian Aboru, ke negeri asal mereka. Inilah yang menjadi tanggungjawab penuh Pemkab Malteng.

Sebab, akuinya, pemerintah propinsi hanya membantu dengan merujuk pada ketentuan undang- undang yang berlaku. Tetapi sejak 26 Januari 2022, kelihatan Malteng tidak melakukan sesuatu.

Kendati begitu, sambungnya lagi, Komisi I juga minta supaya Pemerintah Maluku jangan membiarkan masalah ini berlarut, tetapi segera mengintervensi dengan melakukan koordinasi dengan Pemkab Malteng untuk membentuk tim tersebut.

” Supaya proses ini bisa bergerak. Kan sudah cukup lama. Kalau terus begini maka akan berdampak terhadap APBD kita,” jelasnya.

Politisi besutan Perindo itu membeberkan, hingga saat ini, anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan Pelauw-Kariuw sudah mencapai Rp 1,2 miliar.

” Tentu, ini harus disikapi serius dan bijak agar tak menjadi beban di APBD Maluku. Mau sampai kapan daerah harus membiayai ini. APBD kita akan habis hanya dengan masalah ini. Solusinya, cepat bergerak dengan menggandeng semua pihak untuk melihat ke masalah ini,” sebutnya. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top