Berita Parlemen

Pemekaran Maluku Tenggara Raya Solusi Kesenjangan Pembangunan

HASAN SYARIFUDIN BORUT - KETUA DPRD KOTA TUAL

SAUMLAKI,MALUKU – Distribusi kue pembangunan selama ini, dinilai belum merata ke 11 kabupaten/kota di Maluku. Begitu pula rentang kendali yang berdasar pada letak geografis daerah kepulauan, semakin memperlebar kesenjangan.

“ Demi menjawab persoalan tersebut, Saya optimis pemekaran Maluku Tenggara Raya, menjadi sebuah solusi kongkrit kesenjangan pembangunan,” ungkap Hasan Syarifudin Borut , Ketua DPRD Kota Tual, Kamis (17/03/2022).

Borut menuturkan, tujuan pemekaran adalah mensejahterakan rakyat maka negara harus hadir melihat urgensi kepentingan masyarakat. Ini juga merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional.

Dirinya mengakui, beberapa waktu lalu, tim percepatan pemekaran provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR), telah menyambangi kota Tual. Dalam rapat kerja yang digelar tersebut, diperluas dengan turut mengundang tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kepala desa, beserta organisasi kepemudaan.

“ Pada dasarnya, Kota Tual mendukung pemekaran MTR menjadi provinsi sendiri dan mandiri, agar pengelolaan pembangunan bisa terstruktur dengan baik. Selain itu jika ada wacana tentang ibu kota provinsi MTR yang berkembang, dirinya menilai sah-sah saja, namun alangkah baiknya jika kembali konsen terhadap esensi dari perjuangan ini,” imbuh legislator muda potensial ini.

Pasalnya, sebut Borut, penempatan ibu kota harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan politik, bukan hanya soal kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), lahan juga sebagai salah satu aspek utama. Oleh sebab itu, untuk wacana ibukota provinsi, diharapkan sinergi dari Pemda dan DPRD bisa duduk bersama satu meja dan menyepakati hal tersebut. Ini berlaku bagi 5 kabupaten/kota yang berada di MTR.

Ketika disinggung, terkait penilaian masyarakat tentang isu yang sengaja digaungkan mendekati perhelatan pileg 2024, Borut menegaskan, jika ada yang menyatakan ini momentum 5 tahun sekali, saya ingin menyampaikan bahwa ini sudah dilaksanakan jauh sebelumnya, namun terbentur moratorium pemekaran DOB di era Presiden Jokowi. Sehingga pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi, kembali menjadi pemantik bagi kami untuk berjuang lebih keras lagi.

Di kesempatan yang sama, Borut juga menyuarakan kepada Pempus agar dapat melihat kesenjangan di wilayah timur Indonesia.

” Kepada pemerintah pusat, kiranya dapat mendistribusikan keadilan ke seluruh wilayah di Indonesia, kita bukan daerah continental. Daerah kita adalah daerah berbasis pulau-pulau, tidak ada kata tidak. Kita harus mekar,” pinta Borut. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top