Berita Parlemen

Catatan Kritis, Fraksi PDIP Tekankan Penyelesaian Tanah Adat Marafenfen

WhatsApp Image 2021-12-16 at 09.44.33

AMBON,MALUKU – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD provinsi Maluku, menyampaikan 5 catatan kritis, yang di dalamnya catatan terkait penyerobotan lahan masyarakat di Maluku yang dilakukan oleh TNI AL. Ini ditegaskan oleh Arni Soulissa, Anggota Fraksi PDIP selaku juru bicara fraksi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Provinsi Maluku, terhadap Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku, tahun anggaran 2022, Rabu (16/12/2021).

“ Perlunya ketegasan pemerintah, mengenai penyelesaian masalah tanah antara masyarakat Adat Marafenfen di Kabupaten Kepulauan Aru dengan TNI AL. Pada dasarnya,hendaknya penyelesaian masalah didasarkan pada kesadaran kolektif negara. Proses penguasaan dan pengambilan 689 hektare tanah adat dilakukan dengan cara yang keliru dan memanfaatkan kekuasaan orde baru yang mencaplok hak-hak masyarakat adat,” bebernya.

Begitu juga, sebutnya, dengan penyelesaian masalah tanah antara TNI AU, Masyarakat Adat Negeri Tawiri, Penyelesaian masalah di Negeri Pelauw.

 

“ Maka Fraksi PDIP menilai, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat. Juga, diperlukan dukungan Hibah Pemerintah Daerah Maluku kepada KPU dan Bawaslu Daerah Maluku untuk mendukung seluruh tahapan Pemilu, Pilpres dan Pilkada yang tahapannya di mulai tahun 2022,” cetusnya.

WhatsApp Image 2021-12-16 at 08.03.06

Dirinya menuturkan, Fraksi PDIP juga sampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Maluku Murad Ismail. Dimana, kebijakan pada tahun anggaran 2022 yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat dan salah satunya sebagai perwujudan konektivitas antar wilayah yang selama ini tidak terselesaikan antara lain, penyelesaian jembatan penghubung Dian Pulau-Tetoat, yang merupakan proyek terbengkalai pada masa Gubernur Said Assagaff dan berlangsung dari 2019 dan baru terselesaikan di 2022.

Selain itu, kenaikan gaji guru kontrak/ honorer dari Rp 1.015.000 naik menjadi Rp 1.500.000 di tahun 2021, dan naik lagi tahun 2022 menjadi Rp 2.000.000. Terjadi kenaikan berturut-turut pada masa Pemerintahan Murad Ismail-Bernabas Orno. Serta, bonus atlet yang telah terselesaikan dengan baik.

Mengakhiri Pendapat akhir Fraksi, PDIP menerima rancangan APBD tahun anggaran 2022 menjadi APBD 2022, sekaligus ditetapkan menjadi peraturan daerah. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com