Berita Parlemen

Saadiah Uluputty Beri Catatan Kritis Bagi Kementerian LHK

IMG_20210530_194719
Saadiah Uluputty - Anggota DPR RI , Fraksi PKS

JAKARTA,INTIM NEWS – Anggota DPR RI asal Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV, Sabtu (29/5/2021), di Jakarta, memberikan catatan kritis kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Catatan kritis Uluputty, berkaitan dengan ABT atau anggaran tambahan tahun 2021 dan perhatian serius pemerintah pusat (pempus), dalam hal ini Kementerian LHK bagi wilayah di Indonesia Bagian Timur, serta perlunya hasil monitoring dan evaluasi terhadap hutan sosial.

Tema yang diusung Pemerintah saat ini, ungkap Uluputty, yakni, pemulihan ekonomi dan birokrasi struktural, namun melihat ABT 2021 pada di Kementerian LHK, saya agak heran, karena seluruh anggaran berjumlah Rp1,5 sampai 1,7 triliun, sehingga menjadi tanda tanya bagi kami, apa relevansinya dengan pemulihan ekonomi.

Kemudian, lanjutnya, pemulihan mangrove tersebut, diperuntukan bagi 8 provinsi, ini kemudian dapat kita tanyakan data apa yang dipakai sebagai dasarnya, apakah data BPS bahwa 8 provinsi itu, terdampak Covid-19 ataukah yang paling miskin di Indonesia.

” Saya perlu sampaikan ini karena sebagai orang dari Indonesia Timur, kami merasakan bagaimana Pempus, setiap mengalokasikan anggaran hampir tidak melirik di daerah-daerah Indonesia Timur, ini menjadi catatan kritis kami,” tandas Uluputty.

Selanjutnya, terkait dengan target perhutanan sosial 2 juta hektar tahun 2022, Uluputty mengakui, memang kita belum masuk dalam pembahasan, cuma dalam pra perencanaan, Fraksi PKS mengapresiasi langkah-langkah KLHK mempercepat realisasinya, dimana saat ini sudah 4,7 hektar.

Namun, dirinya menilai, kita perlu mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi perhutanan sosial, apakah implementasinya tetap dapat menjaga fungsi ekosistem hutan sendiri dan berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

” Perubahan dari perizinan perhutanan sosial, perlu memperhatikan keseimbangan ekosistem hutan. Pada prinsipnya, terkait usulan anggaran hingga Rp234 miliar untuk realisasi program perhutanan sosial diterima namun perlu juga, dibarengi dengan adanya hasil monitoring implementasi perhutanan sosial,” jelas Uluputty.

Selain itu, saran Uluputty, kami juga memberikan usulan agar sosialisasi dan bimtek kepada masyarakat terkait program ini, sehingga masyarakat dapat tahu adanya program yang bagus seperti ini.

Catatan lainnya, menurut srikandi asal Fraksi PKS ini, yakni, soal rehabilitasi hutan dan lahan kritis, bahwa lahan kritis di Indonesia, cukup memprihatinkan, bahkan seiring dengan laju illegal logging, kebakaran hutan dan lahan luasnya dapat terus bertambah, berdasarkan data rekalkulasi tutupan hutan dan lahan KLHK, terdapat lebih dari 14.000.000 hektar lahan kritis di Indonesia. Artinya, ada sekitar 7,5 persen luas daratan Indonesia, berada dalam kondisi kritis.

Sebutnya, hal ini menjadi salah satu faktor tingginya bencana hidrometeorologi di Indonesia dan berdampak pada musibah, seperti longsor, banjir dan angin puting beliung.

” Oleh karena itu, yang perlu ditekankan disini yakni, rehabilitasi hutan dengan menyusun rencana aksi yang lebih terukur, karena jika rehabilitasi hutan tahunan yang dilakukan oleh KLHK, hanya sekitar 1.000 sampai 3.000 hektar per tahun, maka butuh waktu sekitar 40 sampai 50 tahun untuk memulihkan luas lahan kritis kita,” pungkas Uluputty. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com