Berita Parlemen

Mercy Barends Ajak Pemda Perbaiki Status Keuangan Guna Peroleh DID

IMG-20210410-WA0135

JAKARTA,INTIM NEWS – Mercy Barends, Anggota Komisi VII DPR RI, mengajak pemerintah daerah (pemda) kota dan kabupaten di Maluku, perbaiki status keuangan daerahnya, yang belum Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pasalnya, beber Mercy, jika dari status keuangan disclamer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP),diperbaiki menjadi WTP sesuai yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka bonusnya dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, akan memperoleh Dana Insentif Daerah (DID).

IMG-20210409-WA0071

Hal ini disampaikan Mercy, disela-sela rapat koordinasi, antara DPRD dan Pemerintah Daerah bersama 8 Anggota DPR/DPD RI, perwakilan Maluku, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (08/04/2021).

” Kabupaten/kota yang status keuangan dan aset daerahnya masih bermasalah, belum WTP, itu yang menyebabkan APBD nya, menjadi kecil karena persyaratan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah itu, bonus dari pempus ke daerah yang menata secara clear, akuntabel, seluruh sistem keuangan dan aset daerah. Kuncinya, mari kita perbaiki, status keuangan dan aset. Kami sangat memohon Kepala Bappeda, Badan Aset dan Keuangan provinsi ini, melakukan pembinaan. Jadi kami telah melakukan lobi dengan bagian keuangan, dibilang, Bu Mercy, draft kita mau tambah, tetapi persyaratannya tolong bantu kita juga. Jadi DID bisa kita tambahkan, yang penting persyaratan sistem keuangan terpenuhi,” ungkap Mercy yang saat ini juga menjadi Anggota Badan Anggaran DPR RI.

IMG-20210410-WA0136

Sebut Srikandi asal Fraksi PDI Perjuangan ini, DID yang didapat beberapa kabupaten/kota di Maluku, totalnya Rp 9 miliar. Ada sekitar 4 sampai 5 kabupaten/kota yang memang tidak ada dan masih belum mendapatkan DID. Sementara kabupaten/kota lain, DID nya cukup besar. Jadi, bisa menambah APBD di setiap kabupaten/kota.

Terhadap situasi itu,Mercy jelaskan secara terperinci, terhadap DID ini, Saya berikan catatan, pertama, terhadap Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), tidak dapat DID karena keuangannya bermasalah. Biasanya kita bahas. Menteri Keuangan sangat senang, daerah- daerah perbatasan , daerah-daerah 3T untuk segera dapat DID.

Kedua Buru, juga masih sama. Disusul SBB,SBT dan Aru. Aru sendiri, saya lakukan pertemuan dengan Bupati. Karena terjadi penyerahan aset pada saat pelepasan dari Malra, aset-aset menjadi bermasalah semuanya. Ternyata bukan di sistem keuangannya, tetapi di asetnya.

IMG-20210408-WA0061

” Anggaran bisa bertambah dan itu wajib hukumnya Kemenkeu dan Menkeu tidak bisa lari, sepanjang persyaratan ini kita selesaikan. Pertama, status keuangan dengan BPK. Seberapa daerah, status keuangan tidak WTP. Jadi tidak bisa dapat dana DID. Jadi yang tidak dapat DID, kadang ada daerah yang tidak mengerti. Kita di Banggar tidak bisa dipaksa, memasukan DID karena DID persyaratannya, statusnya itu harus WTP. Tidak WTP kita coba paksa beta (saya-red) dapat baju orange, bapak/ibu,” ujarnya. (ulin)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com