Berita Parlemen

Kolatlena Ingatkan Gubernur Maluku Soal Janji Pembangunan Di Kilmury SBT

IMG-20210417-WA0044
Ali Kolatlena - Anggota DPRD Maluku asal fraksi gerindra

AMBON,MALUKU – Legislator Maluku asal Seram Bagian Timur (SBT), Alimudin Kolatlena, mengingatkan Gubernur Maluku Murad Ismail, akan janjinya terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten SBT, lebih khusus di wilayah Kilmury.

Hal ini dikemukakan Kolatlena, secara langsung kepada Gubernur Maluku saat Rapat Paripurna yang digelar DPRD Maluku pada Jumat (16/04/2021), dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2020, oleh Gubernur.

” Saya ingat betul pada 19 Oktober 2020, hampir semua media di Kota Ambon memuat pemberitaan tentang, janji Gubernur Maluku untuk Rp405 miliar akan diarahkan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur di SBT,” tegas Kolatlena.

Bahkan, Kolatlena menandaskan, Gubernur sendiri sudah ke Kilmury dan meneteskan air mata di tanah Kilmury, Saya percaya bahwa air mata yang tumpah di tanah Kilmury, itu air mata tulus dari seorang pemimpin, bukan air mata buaya, namun waktu berjalan, tahun berganti dan Saya belum melihat ada progres apa yang Gubernur sampaikan.

” Saya tidak ingin terlambat dalam mengingatkan, karena itu di awal Saya manfaatkan forum ini untuk mengingatkan saudara atas janji terhadap masyarakat SBT yang menjadi bagian utuh dari Provinsi Maluku,” tuturnya.

Kemudian, seru Anggota Legislatif (Aleg) asal Partai Gerindra ini pada rapat tersebut, dengan dana pinjaman Rp700 miliar pada SMI, saudara Gubernur, Saya ambil contoh pembangunan drainase atau trotoar di Kota Ambon, bagi saya di ibaratkan seperti buang garam ke dalam laut, sementara ada hidangan kopi pahit di wilayah-wilayah atau daerah lain, MBD, KKT, Kabupaten Maluku Tenggara, Buru, Seram, yang harusnya dimaniskan.

Pintanya kepada Gubernur, ini hanya sebagian saja, kita juga tidak mengharapkan kopi pahit itu berubah menjadi manis, tapi paling tidak bisa dihilangkan pahitnya sedikit demi sedikit.

” Olehnya itu, Gubernur diminta, dalam pengelolaan harus secara benar, efektif dan efesien untuk kepentingan masyarakat Provinsi Maluku, agar jangan lagi ada keresahan dalam masyarakat,” pungkas Kolatlena. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com