Berita Parlemen

Lolopaly Minta Bupati Bubarkan Satgas Penanganan Covid-19 MBD

IMG-20210216-WA0086

TIAKUR,MALUKU – Terkesan asal-asalan dalam penanganan pasien terpapar Covid-19, Ketua Fraksi Demokrat DPRD kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) , Yesry Lolopaly, meminta pemerintah daerah membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dibubarkan. Pernyataan ini disampaikan Lolopaly di ruang kerjanya, Selasa (16/02/2021).

Menurutnya, ketidakseimbangan penanganan satgas bagi masyarakat yang terpapar Covid-19, sangat terlihat jelas. Dimana pada penanganan awal, masyarakat yang terdeteksi positif Covid-19, diwajibkan menjalani karantina terpusat pada lokasi-lokasi yang telah disediakan. Namun pada kasus terakhir yang menimpa kabupaten MBD, berdasarkan hasil laboratorium Balai POM, melalui surat resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, tertanggal 13 Februari 2021 dimana, terdapat 12 ASN yang terdeteksi positive Covid-19. Ke 12 orang tersebut, dibiarkan menjalankan karantina secara mandiri.

” Pada beberapa waktu lalu, sebanyak 68 orang menjalakan rapid test dan dari hasil lab sample Covid-19 yang diterima Dinas Kesehatan MBD, terdapat 12 ASN yang dinyatakan positif terpapar korona. Namun, satgas MBD justru membiarkan mereka karantina di rumah, sementara masyarakat yang positif wajib menjalankan karantina terpusat. Sebenarnya apa yang membedakan para ASN tersebut dengan masyarakat ?,” heran dan tegasnya.

Dirinya menilai, melihat kinerja satgas dalam penanganan Covid-19 di MBD, terkesan tidak lagi berorientasi kepada keselamatan manusia atau kesehatan rakyat. Tetapi, lebih kepada bisnis dan hal ini sangat berbahaya.

” Ini merupakan satu kejahatan baru. Karena itu, Saya minta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati untuk tegas mengambil langkah, dalam persoalan tersebut. Bupati harus menindak Gustu Covid-19, jika ini tidak ditindak tegas oleh bupati, maka rakyat dapat menyimpulkan Covid-19 di MBD hanya permainan oleh pemerintah MBD,” ungkap Lolopaly.

Di Republik Indonesia, tuturnya, tidak ada satupun rakyat yang kebal hukum. Karena semua lapisan masyarakat wajib menjalankan ketentuan pemerintah, apalagi dalam persoalan pemutusan mata rantai Covid-19, tentu seluruh regulasi yag telah ditetapkan wajib dijalankan.

” Jangan karena 12 orang ini merupakan ASN, sehingga diberikan keistimewaan. Kalau masyarakat kecil dilakukan karantina terpusat dan meraka diberikan kebebasan jalankan karantina mandiri. Hal ini tentu sangat tidak adil. Bagi Saya, ini sangat tidak safety. Korona tidak akan berakhir kalau mekanisme penanganan penyebaran virus korona seperti ini,” paparnya.

Selaku wakil rakyat, Ia menambahkan, yang peduli kepada daerah ini, solusi dari perosalan yang saat ini dihadapi adalah, dibubarkannya satgas penanganan Covid-19 kabupaten MBD, karena indepedensi dari gugus tugas sangat dipertanyakan.

” Kalau memang ada korona di MBD, kita pakai saja dinas kesehatan (dinkes) karena dinkes juga memiliki sistem sampai tingkat desa. Tidak perlu lagi melalui gugus tugas, karena uang dikucurkan kepada gugus tugas, juga tidak ada manfaat. Sehingga, masyarakat tidak dipersulit dengan harus memenuhi aturan administrasi, yang ditetapkan gugus dalam hal ini bagi pelaku perjalanan,” tegasnya. (Ari)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com