Berita Parlemen

Rovik Dorong Percepatan Pemekaran DOB di Usia 75 Tahun Provinsi Maluku

Rovik Akbar Affifudin - Anggota DPRD Maluku dari PPP
ROVIK AKBAR AFFIFUDIN - ANGGOTA DPRD MALUKU DARI PPP

AMBON,MALUKU – Rovik Affifudin, Anggota DPRD Maluku mengatakan, di usia 75 tahun provinsi Maluku bergerak masih lambat. Olehnya itu, baiknya kita dorong terus pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) beberapa kabupaten, guna mempercepat pembangunan di daerah kita.

“Menurut Saya, 75 tahun waktu yang sangat lama. Tetapi yang paling penting menurut Saya, kalau kita mau lebih cepat gerakan kita, maka sebenarnya segera dimekarkan kabupaten-kabupaten baru. Yang hari ini di dorong oleh beberapa elemen-elemen masyarakat, itu akan mempercepat pembangunan kita. Kita sudah keliling-kelilig, di Papua sana cuma 12 sampai 18 ribu penduduk sudah jadi kabupaten. Kita puluhan ribu penduduk tidak menjadi kabupaten. Ada apa? Maka Saya minta, harus duduk bersama antara pemangku kepentingan di daerah, kita harus punya skenario percepatan pembangunan bersamaan,” sebutnya, Selasa (18/08/2020), kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD Maluku.

Ia mencontohkan, masih ada warga kita di kabupaten Buru Selatan yang mau ke kampung sebelah pakai tali seberangi sungai. Di SBT juga, ada beberapa wilayah tidak mempunyai jembatan. Kalau itu hanya mengandalkan APBD, tidak mungkin.

“ Itu impossible. APBD kita Rp3,3 triliun. Belanja untuk modal cuma Rp.1,9 triliun. Cuikup apa? Tidak cukup. Karena itu, meminta perhatian pusat itu harus lebih kencang. Lebih kuat, sehingga pembangunan di Maluku lebih cepat bergerak. Maka, pemekaran kabupaten-kabupaten baru menjadi hal yang urgent yang harus dilaksanakan. Misalnya, kabupaten Seram Utara, di dorong. Lalu, kabupaten pulau Ambon yaitu Leihitu-Salahutu, itu juga harus dimekarkan. Maka kabupaten-kabupaten induk, harus berpikir tentang masa depan, bukan berpikir soal hari ini saat dia menjabat tetapi memikirkan masa depan anak bangsa yang ada di Maluku ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan, dari sisi infrasruktur juga harus ada dukungan balai jalan, balai sungai, dalam meletakkan program pembangunan di Maluku. Harus berkoordinasi benar dengan dinas-dinas terkait, jangan bangun asal-asalan.

“ Kita bangun bendungan, embung-embung, itu menurut  Saya anggaran-anggaranya dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang lain lebih baik. Bendungan besar untuk areal pertanian, kita juga tidak melihatnya. Kita bangun bendungan untuk areal pertanian tetapi hasil pertanian tidak ada ketersediaan pasar, berarti sama saja,” tuturnya.

Anggota Legislatif dari daerah pemilihan Kota Ambon ini ungkapkan, disinergikan. Infrastruktur lewat balai jalan dan sebagainya, itu dikoordinasikan dengan gubernur dan pemerintah daerah agar tepat sasaran. Jangan asal bangun. Jangan karena banyak uang buang percuma. Ia menyebutkan lagi, ada bendungan yang katanya dananya dibangun multi year. Masa multi year dari tahun 2006 sampai hari ini tidak selesai.

Ia menilai, Maluku bergeraknya masih lama dan lambat. Keterlambatan itu piur karena perhatian pemerintah pusat ke kita menurut saya, tidak terlalu lebih daripada provinsi yang lain. Kita daerah kepulauan menuntut sampai hari ini, belum ada kejelasan soal undang-undang provinsi kepualauan.

“ Seperti yang Pak Gubernur bilang sebagai stabilisator, dinamisator, itu benar. Dan itu harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan yang lain. Kita harus memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh Pak Gubernur kita, supaya mempercepat pembangunan di daerah ini. 75 tahun ini angka yang baik. Angka ini menjadi starting kita untuk mulai mensinergikan pembangunan yang ada di Maluku dengan baik. Dengan program-program infrastruktur dari pusat lewat balai-balai ke kita. Sehingga, jalan – jalan yang tadi disampaikan, bisa yang sudah diintervensi oleh balai jalan, kita tidak lagi intervensi,” tandasnya. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com