Berita Parlemen

Pemprov Maluku Dukung Program Pengaturan Sub Penyalur BBM

IMG-20200825-WA0053

AMBON,MALUKU – Diwakili oleh Ismail Usemahu selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Gubernur dalam sambutannya mengatakan, pemerintah daerah Maluku mendukung program pengaturan Sub Penyalur BBM (Bahan Bakar Minyak) di provinsi Maluku. Pasalnya, di Maluku, hanya memiliki 1 Sub Penyalur BBM yakni, di Pulau Buru.

” Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya, program pemerintah dalam melakukan pengaturan sub penyalur dan penyalur mini BBM, agar ketersediaan dan pendistribusian BBM yang ditetapkan pemerintah, tepat sasaran dan dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI, sehingga mampu memberikan dampak dan akses keterjangkauan BBM, oleh masyarakat,” kutip Usemahu, saat membacakan sambutan Gubernur Maluku, Murad Ismail, di salah satu hotel kota Ambon, Selasa (25/08/2020), dalam acara Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dan Penyalur Mini BBM.

IMG-20200825-WA0032

Sosialisasi tersebut, harap Gubernur, dapat memacu percepatan program BBM 1 harga. Sehingga, memberikan efek positif bagi perekonomian nasional dan daerah.

” Keberadaan sub penyalur dan penyalur mini ini, bisa menjadi peluang bisnis baru bagi masyarakat di daerah, terlebih bisa menjadi alternatif solusi untuk mengikis habis menjamurnya pengecer BBM ilegal seperti, pertamini di berbagai daerah. Meski membuka peluang bisnis bagi masyarakat di daerah, namun orientasi sub penyalur dan penyalur mini ini, tidak untuk niaga. Sebab esensi keberadan sub penyalur ini, ingin mengubah dan menghilangkan pertamina ilegal, yang belakangan mulai menjamur, di beberapa daerah,” bebernya.

Gubernur kembali menerangkan, jadi kalau ada yang berminat menjadi sub penyalur, bisa diberi kuota dan disuplai oleh Pertamina dan anggotanya bisa beli seperti pertamini dan didorong kelompok tani dan nelayan untuk menjadi sub penyalur dan penyalur mini.

Untuk menjamin penyediaan dan penyaluran BBM, ungkap Gubernur, khususnya subsidi agar lebih tepat sasaran, maka BPH Migas selaku lembaga yang memiliki penugasan dari pemerintah, perlu bersinergi dan berkoordinasi efektif dengan berbagai pihak, seperti, Kepolisian, Pertamina dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian, kepada konsumen serta meningkatkan efisiensi peruntukkannya.

IMG-20200825-WA0030

” Bila perlu, bentuklah satgas BBM bersubsidi di daerah yang terdiri dari berbagai unsur, sehingga, pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi ini, berjalan sesuai sasaran dan peruntukkannya,” tegas dan pinta Gubernur.

Sekedar tahu, sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dan Penyalur Mini BBM tersebut, turut dihadiri oleh Mercy Barends, Anggota DPR RI dari Komisi VII, perwakilan BPH Migas Heribertus Joko Kristiadi selaku Kepala Seksi Pengaturan Pendistribusian Bahan Bakar, A.G.Latuheru yang menjabat Sekretaris Kota Ambon, pihak Pertamina dihadiri Herra indra Wirawan selaku GM. Marketing Operation Region VIII dan Fauzan Khatib, Kepala Dinas ESDM Maluku. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com