Berita Parlemen

Cukong Borong Tanah di KKT, Saadiah : Jangan Sampai Masyarakat Jadi Penonton di Negerinya Sendiri

IMG-20200727-WA0063
Saadiah Uluputty - Anggota DPR RI , Fraksi PKS

AMBON,MALUKU – Rencana beroperasinya Blok Masela di Pulau Nustual, Desa Lematang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang diperkiraan ekploitasi di tahun 2027-2028 mendatang, membuat banyak cukong mengincar dan membeli tanah-tanah hak ulayat masyarakat, guna membangun usaha-usaha mereka disana.

Hal ini menjadi keresahan Saadiah Uluputty, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang saat ini duduk di Komisi VII DPR RI, dari daerah pemilihan provinsi Maluku.

Saadiah katakan, jangan sampai masyarakat di KKT menjadi penonton di negeri nya sendiri. Sebaiknya tanah-tanah milik masyarakat jangan dijual, tetapi bagaimana pemerintah daerah memberikan pendampingan kepada masyarakat disana.

” Jangan sampai masyarakat menjadi penonton di negerinya sendiri karena ketidaktahuannya. Itulah tugas dan fungsi pemerintah sebenarnya. Tanah-tanah disana jangan dijual, potensi pengembangan masyarakat sendiri yang jauh lebih nilai tambahnya itu, berlipat dibanding nanti dibandingkan dia menjual, paling dia mendapatkan dana di awal, setelah itu dia akan menjadi penonton. Sayang kan, jadi multi player effect nya itu,” sebut Saadiah, Senin (27/07/2020), di Kantor DPRD Maluku.

Ia menilai, lebih baik melalui pendampingan , pemerintah KKT lakukan pembinaan untuk menghidupkan UMKM setempat. Pasalnya, selain pengelolaan dari sisi migasnya, juga harus seimbang dengan pengembangan ekonomi di KKT.

” Nanti kan ada pengelolaan selain di 1 sisi migasnya, juga kan ada pengelolaan sektor ekonominya. Dalam konteks itulah, maka pemerintah setempat harus bisa memberikan bantuan-bantuan pendampingan binaan kepada masyarakat, seperti bina UMKM mereka agar UMKM bisa tumbuh dan bisa memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia hidup dan bisa bernilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat yang ada disana,” ujarnya.

Kembali Saadiah menekankan, pemerintah harus membantu masyarakat mempertahankan hak ulayatnya. Selain itu, harus transparan tentang rencana-rencana tata ruang produksi pengembangan usaha masyarakat dimana. Pemerintah perlu menyiapkan diri dari sisi skill dan ketrampilan.

” Pemerintah harus membantu masyarakat, untuk mempertahankan hak-hak ulayat mereka. Kemudian kepemilikan mereka, harus ada semacam konsultan yang dipersiapkan untuk bisa menggambar layoutnya seperti apa. Ini kan harus transparan. Pemerintah harus transparan terkait dengan rencana-rencana tata ruang untuk produksi pengembangannya dimana, kemudian pengembangan usaha masyarakatnya itu dimana, agar masyarakat juga tahu, mempersiapkan diri, baik itu persiapan skill, terkait dengan pengelolaan nanti pasca produksinya maupun ketrampilan-ketrampilan untuk bagaimana menjamu masyarakat,” tegasnya. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com