Maluku

Basudara Maluku Gelar Webinar “Kupas Tuntas RUU Haluan Ideologi Pancasila”

IMG-20200713-WA0066

AMBON,MALUKU – Basudara Maluku kembali menggelar Web Seminar (Webinar), dengan tema yang cukup menarik yakni, “Kupas Tuntas – RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)”, Sabtu (11/07/2020).

Informasi yang diterima INTIM NEWS, sebagai host Sekretaris Basudara Maluku, Riski L. Tobing menyatakan, pembahasan terkait RUU HIP memang menarik karena menimbulkan perbincangan yang cukup pelik, di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Basudara Maluku menyelenggarakan Webinar tersebut, guna memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat.

“ Pelaksanaan Webinar dengan tema RUU HIP, bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi,” ungkapnya.

Webinar yang dimoderatori oleh Akademisi FISIP Unpatti Ambon, Muhtar S.Sos., MA, menghadirkan 2 orang narasumber yakni, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpatti Ambon, Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, S.H., M.Hum dan Akademisi dan Sosiolog IAIN Ambon/Peneliti Lingkaran Studi Pancasila (LSP), Dr. Saidin Ernas, M.Si.

Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, S.H., M.Hum mengatakan, Indonesia saat ini tengah mengalami krisis multidimensi, yang disebabkan karena lunturnya pembangunan bangsa yang berpedoman pada Pancasila.

“ Kondisi bangsa Indonesia bisa digambarkan seperti pohon yang sedang tumbuh. Dimana, Indonesia mengalami krisis multidimensi yang disebabkan karena lunturnya pembangunan bangsa, tanpa berpedoman pada Pancasila. Padahal, Indonesia sudah memiliki Philosopische Grondag yakni Pancasila dan UUD 1945, dalam menghadapi modernisasi dan permasalahan ditengah Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpatti Ambon tersebut menuturkan, RUU HIP sebaiknya diubah menjadi RUU Pedoman Idieologi Pancasila, sebagai penegasan identitas Bangsa Indonesia.

“ Makna “haluan” sebagai staatfundamentalnorm, tidak cocok dijadikan sebagai norma hukum dalam UU formil (formelle gezets). RUU HIP sebaiknya diubah menjadi RUU Pedoman Ideologi Pancasila yang didalamnya menegaskan Pancasila sebagai haluan dan maknanya ditetapkan Lembaga Negara tertentu. Apabila tidak dilakukan, maka tidak ada penegasan identitas yan dimiliki Bangsa Indonesia. Sebagai staatfundamentalnorm, Pancasila seyogyanya dijadikan batu uji bagi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila”, jelasnya.

Sementara itu, Dr. Saidin Ernas, M.Si, menyatakan, persoalan yang terjadi saat ini adalah cara-cara dalam mengimplementasikan Pancasila dengan era modern saat ini.

“ Pancasila saat ini sudah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat dan yang menjadi persoalan adalah, bagaimana mengimplementasikan Pancasila serta menguatkan ideologi Pancasila. Kontroversi RUU HIP, merupakan usaha bersama dalam menguatkan Pancasila, dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan dapat diikuti sesuai perkembangan ke depannya,” ungkapnya.

Saat ini, Ia katakan lagi, Indonesia sedang menghadapi masa tantangan dalam memperjuangakan Pancasila, dikarenakan generasi milenial saat ini, cenderung memikirkan hasil yang instan, sederhana, serta tidak menyukai debat yang cenderung filosofis. Untuk mewariskan nilai-nilai Pancasila ke depannya, semua pihak harus dapat memikirkan bagaimana cara membawa Pancasila kepada generasi muda ke depannya.

Peneliti Lingkaran Studi Pancasila (LSP) tersebut juga mengapresiasi, langkah pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU HIP ditengah masa Pandemi Covid-19.

“ Langkah Pemerintah sudah bijak dalam menunda pembahasan RUU HIP di tengah Pandemi Covid-19. Pancasila sendiri sudah berdiri hampir 1 abad. Oleh sebab itu, lebih baik ke depannya memikirkan bagaimana Pancasila mampu bertahan dalam dinamika yang semakin baru, daripada melakukan penolakan. Karena saat ini, terdapat banyak persoalan, seperti radikalisme yang mencoba menyusup di tengah masyarakat,” tambahnya.

Dalam sesi penutup, moderator/Akademisi FISIP Unpatti Ambon, Muhtar S.Sos., MA., menyatakan, pihaknya berharap melalui Webinar ini, juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan DPR RI.

“ Diharapkan, melalui Webinar ini tidak hanya memberikan edukasi akademis dan politis kepada masyarakat, namun juga memberikan masukan kepada Pemerintah serta DPR RI, sebagai bahan masukan dalam penyusunan RUU HIP tersebut,” harapnya. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com