Berita Parlemen

Wakil Rakyat Asal MBD Tidak Terdengar Perjuangkan Hak Masyarakat Pada Blok Masela

IMG-20200622-WA0003
Jhon Uniplaitta - Tokoh Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya

AMBON,MALUKU – Blok Masela sudah memasuki tahap pengembangan. Namun, menurut Jhon Uniplaitta, selaku salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), tidak terdengar apa yang diperjuangkan para wakil rakyat, baik di DPRD kabupaten maupun oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku asal MBD.

Menurut Jhon, ada 1 keprihatinan dirinya selaku sesepuh atau tokoh masyarakat, tetapi lebih khusus lagi masyarakat Babar dan Masela. Sejak penetapan lokasi Blok Masela, banyak perbincangan masyarakat tentang hak-hak masyarakat MBD pada khususnya masyarakat Pulau Babar dan Masela.

” Mengapa perlu kami masyarakat suarakan, karena kami melihat mereka yang mestinya mewakili kami untuk menyuarakan hak-hak kami itu, yakni wakil kami DPRD Kabupaten, Bupati maupun Anggota DPRD Maluku asal MBD, tidak terdengar sama sekali suara mereka tentang bagaimana upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat MBD pada umumnya dan Babar Masela pada khususnya,” tuturnya, Jumat (19/06/2020) kepada sejumlah wartawan, di salah 1 restoran di Kota Ambon.

Alasan ungkapan dirinya tersebut, berkaitan dengan 4 poin kesepakatan yang dibuat oleh Inpex, SKK Migas dan pemerintah MBD. 4 poin kesepakatan ketika akan ada penentuan lokasi Blok Masela nanti ada di KKT atau MBD.

Ingatnya, pertemuan pada awal Januari 2019 lalu, berujung pada kesepakatan pemda MBD tidak mempermasalahkan lagi lokasi Blok Masela itu, ada dimana. Kalau ada di KKT dipersilahkan.

” Tetapi, bagaimana dengan kabupaten MBD. Apa yang didapat oleh kabupaten MBD yang notabene blok itu ada di MBD. Kami sendiri masyarakat tidak tahu, apakah pasca kesepakatan itu, sudah ada tindakan lanjut dari pemerintah MBD, atau pemerintah provinsi dengan Inpex, ataupun SKK Migas, untuk menindak lanjutinya atau tidak. Kami pertanyakan juga, para wakil rakyat kami, langkah apa yang sudah dilakukan mereka untuk mengawal kesepakatan itu,” herannya.

Selain para wakil rakyat, Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten MBD terbuka, memberikan informasi kepada masyarakat, apa saja langkah yang diambil atas permintaan pihak Inpex dan SKK Migas yang berujung kesepakatan.

Sekedar tahu, 4 poin kesepakatan antara Pemkab MBD, Inpex dan SKK Migas yang disepakati pada awal Januari 2019 lalu, pertama, pemda MBD diminta oleh Inpex dan SKK Migas, untuk dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang bersertifikat internasional. Kedua, SKK Migas dan Inpex minta, dalam operasional ketika telah beroperasi, Inpex membutuhkan lokasi membangun galangan kapal.

Ketiga, pihak Inpex melihat potensi daging di MBD cukup. Mereka meminta untuk suplai daging ke Blok Masela nantinya dari MBD. Keempat, ada permintaan dari mereka, ketika nanti pembangunan lokasi Blok Masela di KKT, hasil survei mereka tidak ada batu yang memenuhi standar dan batu yang memenuhi standar mereka temukan di MBD. Olehnya itu, mereka minta pada saat nanti pembangunan lokasi Blok Masela, batunya akan didatangkan dari MBD, yaitu dari Wetar dan Babar. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com