Maluku

Lingkaran Tidak Sehat Terbitnya Perneg Suli, Bupati Malteng Diminta Tegas

IMG_20200326_155357

AMBON,MALUKU – Tiga kali diterbitkan, diduga ada lingkaran tidak sehat dalam terbitnya Peraturan Negeri (Perneg) Suli tahun 2020, perihal anak-anak adat yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Raja Negeri Suli. Parahnya lagi, Perneg hasil uji publik dan hasil evaluasi ada 6 poin yang sengaja dihilangkan dan diganti dalam Perneg.

” Kami meminta Bupati tegas dan memegang janji , nantinya Raja Defenitif yang dilantik bersih dari unsur kepentingan. Karena, kenapa dari awal kami sangat konsen terhadap orang yang netral. Dan ini terjadi. Di Perneg , ada pasal-pasal yang berbeda dengan hasil evaluasi dan uji publik. Kami menilai, ada lingkaran dan posisi yang tidak sehat terjadi. Ini sangat fatal jika tetap dibiarkan,” tutur Natanel Lainsamputty, selaku Ketua Perkumpulan Jujaro Mungare Negeri Suli, kepada INTIM NEWS, Kamis (26/03/2020), di Ambon.

Natanel yang juga berprofesi sebagai akademisi ini menilai, terkait dengan persoalan perneg, inilah yang kita takutkan. Kenapa dari awal, kita sebagai pemuda sangat konsen terhadap posisi pejabat ini.

” Kami sangat berharap, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menaruh orang yang netral. Artinya, ASN dari kabupaten yang memang kompeten dapat mengelola pemerintahan karena, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Ini kami takutkan selama ini. Dan ini terjadi. Penjabat bekerja sudah diluar kewenangan kinerjanya. Sudah tidak netral lagi.
Ada posisi yang tidak sehat terjadi, ” akuinya.

Dirinya menjelaskan, ini gaumnya saniri negeri. Kalau mengacu pada Permendagri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa, itu jelas bagaimana saniri negeri punya kapasitas lebih disitu. Ketika hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah negeri, ada fungsi pengawasan disitu.

Sebutnya, ini sudah masuk pentahapan penetapan bakal calon. Masing-masing soa sudah merekomendasikan yang memang anak adat dari Negeri Suli untuk ikut dalam pemilihan raja Suli. Karena itu, menjadi kesepakatan ada pemilihan Raja Negeri Suli dengan ketentuan, semua anak adat punya ketentuan yang sama untuk mencalonkan diri dan nantinya dipilih sebagai raja.

” Pemkab Malteng dalam hal ini bagian Hukum, juga harus tegas dan pejabat yang sekarang ini dia sudah masuk di proses pencalonan. Kami berharap, ada syarat untuk mengundurkan diri, seharusnya dia sudah melakukan itu. Supaya kita menjaga netralitas dan tidak ada kepentingan di dalamnya. Kalau ini terus terjadi, ke depan akan kacau dan kalau terus dibiarkan dan kami tidak menjamin, selaku pemuda, akan mengawal ini. Kalau ada yang tidak sesuai, kita keras akan menolak itu,” tegasnya.

Menurutnya, kami juga sudah hearing dengan DPRD Malteng, khususnya Komisi I dan meminta mengawal ini dalam fungsi pengawasan, juga mengawasi Bagian Hukum bahkan, pemerintah Negeri Suli juga harus diawasi,” pintanya. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com