Maluku

Mercy Barends Dukung Pemkab dan DPRD KKT Siapkan Perda

IMG-20200213-WA0007

AMBON,MALUKU – Mercy Barends, Anggota DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menyiapkan peraturan daerah (Perda) , untuk melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat di KKT, menyongsong Blok Masela.

Ini disampaikan Mercy, usai dirinya mengadakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Rabu (12/02/2020) di SMAN 1 Ambon.

” Persoalan hambatan yang berkaitan dengan lahan, ini memang harus hati-hati. Kalau mau gampang dan mau cepat, hari ini spekulan tanah sudah masuk di KKT, begitu luarbiasa. Kalau mau jual murah tetapi ke depan rakyat korban, kabupaten korban, Maluku rugi besar. Jadi, jika hari ini ada tertahan sejenak karena pemerintah dan DPRD kabupaten sementara mempersiapkan perda untuk melindungi hak-hak ulayat masyarakat adat yang ada disana. Saya pikir sudah paling benar. Saya mendukung penuh,” tegas Mercy.

Ingatnya, Blok Masela tahapan demi tahapan kita selesaikan 1 demi satu. Terjadi pembagian kewenangan yang cukup holistik di antara kita semua. Kami yang ada di DPR RI , apa yang kita kerjakan, pemerintah pusat, di provinsi dan di kabupaten-kabupaten yang terkena dampak langsung dari pembangunan on shore base Blok Masela itu sendiri.

” Jadi ke depan, alangkah bijaksananya, sistem pinjam pakai atau sewa dalam jangka panjang. Tiba pada masa waktunya ya, dikembalikan lagi kepada hak pemilik ulayat masyarakat adat , yang memiliki hak tanah-tanah tersebut,” ucapnya.

Kedua, sebut Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan ini, berkaitan dengan penggunaan lahan ini juga, besaran lahan sudah sesuai dimintakan sekian puluhan ribu hektar lahan. Maka, Kabupaten KKT, baik pemerintah maupun kabupaten/kota, sudah harus meninjau rencana tata ruang KKT.

Menurut Anggota Legislatif dapil Maluku ini, kalau rencana tata ruang tidak ditinjau kembali dengan pembagian kawasan strategis nasional migas, kemudian kawasan-kawasan pengembangan yang lain yang terjadi, bisa terjadi tumpang tindih perencanaan pembangunan ke depan. Dimana pemukimannya, dimana on shore base industri migas, dimana wilayah pertahanan keamanannya, dimana wilayah perbatasan

” Saya kira karena, KKT ini salah satu kabupaten perbatasan yang cukup sentral belakangan ini dan mendapat perhatian serius dari negara, KKT juga harus berbenah diri. Terutama, lebih responsif menyiapkan seluruh perangkat-perangkat peraturan daerah yang bisa melindungi berbagai hal yang ada disana. Itu saja yang bisa mereka lakukan diluar kebijakan lain, seperti program anggaran dan lain-lain,” ujarnya.

Dirinya menilai, perda-perda yang sementara disiapkan, memberikan perlindungan kepada hak ulayat masyarakat adat, perlindungan terhadap penyiapan sumber daya Maluku, kemudian pengembangan sumber daya alam yang lain, baik di darat maupun di laut, di pesisir.

” Jangan dikira pengembangan Blok Masela ini on shore base, berdampaknya cuma di laut, di darat tidak. Di laut sampai di darat berdampak semua. Jangan sampa, karena ini tidak diatur dengan baik, ke depan kita lihat adalah kerusakan lingkungan, marginalisasi masyarakat adat yang ada disana. Kita tidak ingin yang terjadi di Freeport, juga terjadi di Maluku, di Blok Masela,” tuturnya. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com