Berita Pilihan Redaksi

HL : DPR RI Terus Kawal dan Golkan RUU DP Jadi Undang-Undang

FB_IMG_1582673882838

JAKARTA,INTIM NEWS – Sebagai representatif dari perwakilan masyarakat Maluku di Senayan, Hendrik Lewerissa bersama DPR RI akan terus mengawal dan menggolkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang (UU).

Pasal nya, Selasa 25 Februari 2020, DPD RI selaku Pengusul RUU Daerah Kepulauan (DP), secara resmi menyerahkan naskah RUU DP kepada Pimpinan DPR RI Puan Maharani, disaksikan oleh Anggota BALEG DPR RI. Perwakilan dapil Maluku dihadiri oleh Hendrik Lewerissa, Anggota DPR RI dan Anna Latuconsina Anggota DPD RI di Kantor DPR RI, Senayan, Selasa (25/02/2020).

” Saya optimis bahwa ini, saat yang tepat bagi pemerintah untuk merespon tuntutan lahirnya UU Daerah Kepulauan secara positif. Mari kita terus mengawal dan proaktif berjuang, untuk menggolkan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang tahun ini juga. Terus berjuang untuk Maluku yang lebih baik ! ,” tegas Hendrik yang lebih akrab disapa HL, melalui rilisnya, yang diterima INTIM NEWS usai penyerahan dokumen.

Lewerissa dan Anna sebagai perwakilan Wakil Maluku di DPD dan DPR yang hadir saat itu, turut menyampaikan beberapa catatan tambahan yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI , dalam Rapat Konsultasi DPR dan DPD terkait RUU DP dimaksud.

FB_IMG_1582673866980

Sebut Lewerissa, pasca diterimanya RUU DP dan setelah melewati mekanisme internal, Pimpinan DPR RI akan menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya, menunggu Surat Presiden (Surpres).

Dalam Surpres, katanya, Presiden akan menunjuk Menteri terkait untuk mewakili Presiden / Pemerintah, guna bersama-sama DPR dan DPD RI, membahas RUU DP dimaksud. Surpres yang disampaikan oleh Presiden ke DPR RI nantinya, juga disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selanjutnya DPR RI, DPD RI dan Pemerintah akan membahas RUU tersebut, secara bersama sama.

” Saya yakin, akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU DP karena, materi muatan RUU DP berkaitan dengan berbagai Komisi di DPR RI khususnya Komisi II, Komisi IV dan Komisi XI serta Badan Legislasi. Kita tunggu saja langkah selanjutnya, dari Pimpinan DPR RI dan Pemerintah, untuk menindaklanjuti RUU usulan DPD tersebut,” tuturnya.

Perjalanan panjang perjuangan, akuinya, untuk lahirnya sebuah UU yang khusus mengatur Daerah Kepulauan, sudah dilakukan sejak lama. DPR RI dan DPD RI ada dalam semangat yang sama yaitu, sama-sama menghendaki lahirnya suatu UU Daerah Kepulauan.

Dirinya menilai, tantangannya justru berasal dari pemerintah. Kami bisa memahami pertimbangan pemerintah yang harus menghitung serius, konsekuensi anggaran negara yang timbul karena, adanya UU Daerah Kepulauan.

Jelasnya, faktor utamanya adalah soal anggaran yang dibutuhkan, di tengah-tengah tekanan defisit APBN yang ada saat ini.

Tetapi menurut Saya, kepentingan dan kehadiran negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan memberi keadilan yang merata ke seluruh wilayah tanah air, jauh lebih penting dari sekedar hitung-hitungan anggaran negara.

” Bayangkan kalau keresahan rakyat di daerah-daerah kepulauan yang selama ini merasa, konsep pembangunan nasional lebih berorientasi kepada pendekatan wilayah daratan (continental approach), tidak dikelola secara baik oleh pemangku kepentingan di republik ini . Maka yang terjadi adalah, gerakan- gerakan kontra produktif untuk menuntut keadilan,” tutur Lewerissa. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com