Kota Tual

2020, Pengawasan Komisi IV Fokus Evaluasi RPJMD

IMG_20200216_182901

LANGGUR,MALUKU – Samson Atapary selaku Ketua Komisi IV DPRD Maluku mengatakan, selama 5 ke depan Komisi fokus mengurangi angka kemiskinan karena bersentuhan langsung dengan mitra Komisi. Hal ini disampaikan Samson Atapary, disela-sela pengawasan Komisi IV di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual, Minggu (16/02/2020) kepada INTIM NEWS di salah satu hotel di Langgur.

” Kita Komisi IV, memang 5 tahun ke depan ini fokus mengurangi angka kemiskinan. Berkaitan dengan angka kemiskinan ini, banyak bersentuhan dengan mitra yang ada di Komisi IV. Jadi, selain kita tinjau proyek-proyek yang dilaksanakan di tahun 2019, APBD maupun APBN, kita juga fokus kepada evaluasi secara keseluruhan, kaitan dengan persoalan penanganan, kesehatan, pendidikan menengah, masalah-masalah sosial dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.
Sehingga kalau bisa diharapkan juga, di kabupaten/kota mengetahui arah RPJMD 5 tahun ke depan, di 5 sektor utama itu,” katanya.

Anggota DPRD asal PDI Perjuangan ini menuturkan, di Malra dan Tual, kita juga buat rapat secara khusus dengan bupati dan OPD-OPD terkait untuk membicarakan koordinasi kebijakan, sinergikan pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Karena, akuinya, kita juga mengevaluasi 1 tahun ke belakang, supaya dari data-data evaluasi ini, dalam perencanaan ke depan dengan mitra-mitra terkait di provinsi itu, kita mendapatkan gambaran yang utuh, kaitan kebijakan-kebijakan yang ada di kabupaten/kota.
Diharapkan, sebutnya, kita ada sinergitas misalnya sektor kesehatan. Kita di provinsi Maluku, stunting dan kekurangan gizi cukup tinggi. Kita coba cari penyebabnya. Ini persoalannya apa, sehingga misalnya di Malra juga, di kisaran 30 persen stunting yang terjadi.

Kalau di Aru, jelasnya, di atas 20 persen. Cukup tinggi sebenarnya. Ini yang kita coba bedah sama-sama OPD, berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa.

Tuturnya lagi, kita juga evaluasi 5 tahun terakhir ini, dana yang masuk ke desa begitu besar, tetapi belum memberikan kontribusi yang signifikan yang berkaitan dengan pengurangan angka kemiskinan, terutama mengatasi kekurangan gizi anak, ibu Hamil, stunting dan sebagainya. Itu yang kita evaluasi, sehingga dari situ, data-data ini kita mengharapkan balik dari sini, kita rapat kerja dengan OPD terkait, di tingkat provinsi supaya juga ada sinergitas, terutama basis yang ingin kita pakai, itu dengan indeks desa membangun.

” Kalau kita keroyok ramai-ramai, desa lakukan apa, kabupaten lakukan apa, provinsi lakukan apa?. Sepanjang dia sinergitas, kita meyakini dalam 5 tahun ke depan, apa yang diinginkan Pak Gubernur 17,8 persen tingkat kemiskinan itu, bisa ke 13 persen,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, setelah kita dengan pemda dan OPD, kita lakukan peninjauan proyek-proyek yang dilakukan oleh provinsi terutama di Dinas-Dinas. Yakni di Dinas Kesehatan, Pendidikan, Koperasi, termasuk juga alokasi Dana desa, bagaimana sinergis dengan pendamping desa di lapangan. Makanya juga kita pertemuan sampai ke tingkat-tingkat desa, sebagai sampling yang ada , namun tidak seluruh nya.

” Baik yang ada di Kota Tual, maupun di Malra, tinjauan tidak ada kendala,” pungkasnya. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com