Berita Pilihan Redaksi

Kasus Damayanti, Wagub Orno Akui Diperiksa KPK Sebagai Saksi

IMG-20191220-WA0054

AMBON,MALUKU – Jumat petang (20/12/2019), Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Barnabas Orno mengakui, 2 hari lalu dipanggil oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta, terkait kasus jalan yang menyeret terpidana Damayanti dan Alfred Hong sebagai terdakwa.

Menurut wagub, dirinya diperiksa hanya sebagai saksi, saat masih menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya (MBD) . Pemanggilan oleh KPK tersebut pada tanggal 18 Desember 2019 kemarin.

” Benar, tanggal 18 kemarin, itu Saya dipanggil oleh KPK sebagai saksi atas masalah atau kasus Balai terkait dengan jalan. Sebagai warga negara yang baik, dipanggil sebagai mantan Bupati Maluku Barat Daya,” ucap Wagub, di lobi utama kantor Gubernur Maluku.

Wagub menuturkan, terlepas dari mantan bupati dan wakil gubernur, sebagai warga negara yang baik, Saya harus datang memenuhi panggilan .

” Saya diperiksa selama 9 jam. Dimintai keterangan, dengan 75 pertanyaan. Justru 9 jam itu, lama loh. Dan juga setelah itu, Saya merasa plong. Saya merasa seperti kerja banyak salah banyak. Kerja sedikit, salah sedikit. Tidak kerja pasti tidak salah,” ungkapnya.

Dirinya katakan, selama 8 tahun memimpin MBD karena Saya banyak kerja, tentunya Saya harus mempertanggungjawabkannya sebagai seorang pemimpin.

Wagub pun mengatakan lagi, Saya Kristen. Tuhan saja diadili dan di salib di Golguta. Apalagi, Saya cuma manusia biasa. Hidup ini bagaikan di roda pedati, itu mungkin cara Tuhan untuk Saya mempertanggungjawabkan seluruh kinerja dan pekerjaan Saya selama 8 tahun. Mulai dari periode pertama di MBD, sampai dengan periode kedua di tahun ketiga.

” Saya sudah memberikan semua informasi, keterangan, selama Saya di sana. Wajar dong. Itu yang dapat Saya sampaikan. Itu yang Saya datang untuk memberikan keterangan, seputar yang ditanyakan oleh penyidik tentang selama memimpin di MBD,” bebernya.

Ditanyai lebih lanjut oleh awak media, namun wagub akui lagi tidak bisa berbicara lebih dari itu. Karena, sifatnya rahasia.

” Saya tidak mungkin bicara lebih dari itu, tidak usah tanya yang rinci-rinci. Karena apa? Sifatnya rahasia, antara pemeriksa dengan yang terperiksa. Pokok panggilannya itu adalah, terkait terdakwa Pak Alfred Hong, soal kasus pekerjaan Balai Jalan yang Damayanti,” tuturnya.

Sekedar tahu, dilansir dari Liputan6.com, edisi 8 Juni 2016, mantan Anggota Komisi V DPR RI , Damayanti Wisnu Putranti didakwa menerima suap Rp 8,1 miliar. Uang sebanyak itu diterimanya dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama (WTU)‎, Abdul Khoir terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jaksa merinci uang suap kepada Damayanti dilakukan secara tiga kali.‎ Pertama, 328 ribu dolar Singapura. Khoir memberikan uang itu pada 25 November 2015 setelah memerintahkan stafnya untuk menyiapkan paket pelicin tersebut.

Damayanti - Terpidana (Sumber Foto Liputan6.com)

Damayanti – Terpidana
(Sumber Foto Liputan6.com)

“Pada 25 November 2015, Abdul Khoir memerintahkan stafnya untuk menyiapkan uang 328 ribu dolar Singapura,” ujar Jaksa Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Selanjutnya, Khoir menyerahkan uang tersebut kepada Damayanti beserta dua stafnya, Julia Prasetyarini dan Dessy Ariyati Edwin. Pemberian dilakukan di Restoran Meradelima, Kebayoran, Jakarta Selatan‎.

Uang haram itu kemudian dibagi-bagi. Rinciannya 245.700 dolar Singapura untuk sang Wakil Rakyat dari PDIP, Damayanti, serta masing-masing 41.150 dolar Singapura untuk Julia dan Dessy.

Lalu pemberian uang Rp 1 miliar dilakukan Khoir pada 26 November 2015. Kejadian mulanya, Khoir dim‎inta Damayanti untuk menyiapkan uang guna keperluan pilkada di Jawa Tengah. Khoir pun menyiapkan uang Rp 1 miliar dan memberikan kepada Damayanti di kantor Kementerian PUPR, Jakarta.

Terakhir, pemberian uang 404 ribu dolar Singapura, diberikan Khoir pada 7 Januari 2016. Bertempat di Foodcourt Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Khoir menyerahkan uang sebesar itu kepada Dessy dan Julia. Uang tersebut merupakan commitment fee program aspirasi milik anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti menerima suap Rp 8,1 miliar. Uang pelicin itu diterima Damayanti dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Uang sebanyak itu diberikan kepada mantan politikus PDIP tersebut secara terpisah dengan rincian 328 ribu dolar Singapura, Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dan 404 ribu dolar Singapura. Tujuan uang itu diberikan agar Damayanti mengusahakan proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara masuk ke dalam program aspirasi Komisi V DPR yang dicairkan melalui Kementerian PUPR.

Atas perbuatannya, Damayanti didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
(IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com