Ekonomi

Kawal PI 10 Persen Blok Masela, DPR Dan DPD RI Dapil Maluku Temui SKK Migas

IMG-20191122-WA0003

JAKARTA,INTIM NEWS – Menyikapi seluruh perkembangan terkini, terkait Pengelolaan Ladang Gas Abadi Blok Masela , pasca penetapan POD II oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo, maka seluruh anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Maluku, memberikan perhatian serius terhadap hal dimaksud. Oleh nya itu, 4 aleg dan 3 senator yang merupakan keterwakilan Maluku , di Senayan, menemui SKK Migas, Kamis (21/11/2019) di Kantor SKK Migas , Gedung Wisma Mulia, Ruang Jack Up Rig Lantai 36 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta.

Dalam rilis yang diterima INTIM NEWS, Jumat (22/11/2019), para wakil rakyat tersebut mencermati sejumlah isu Blok Masela yang mengemuka dan bahkan, menyerap perhatian masyarakat Maluku secara luas, yakni Penetapan Daerah Pengelola PI 10 persen Blok Masela, sampai urusan teknis operasional di lapangan, baik dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Maluku, penyiapan lahan, safeguard daya dukung lingkungan dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan erat dengan pengelolaan Blok masela, termasuk salah satu isu panas yang mengemuka dan memunculkan gejolak di masyarakat Maluku belakangan ini adalah, permintaan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendapatkan hak pengelolaan 5 persen PI Blok Marsela.

Mercy Chriesty Barends, dari PDI Perjuangan, diminta mewakili Anggota Legislatif (aleg) dan Senator lainnya, untuk menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran sekaligus memperkenalkan setiap wakil rakyat yang hadir.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 3 jam, secara garis besar para wakil rakyat dapil Maluku mengangkat sejumlah isu untuk dibahas secara transparan. Isu-isu tersebut,yakni, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 , tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 4 ayat 2; “Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, sebagai pemegang Kuasa Pertambangan jo UU No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “ Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Maka berdasarkan posisi hukum diatas, memang disadari sungguh kebijakan/diskresi terkait penetapan hak pengelolaan PI 10 persen kewenangannya ada pada pemerintah pusat.

Menurut para aleg dan senator, berdasarkan kewenangan tersebut, diharapkan SKK Migas secara transparan dapat menjelaskan proses terkait hal dimaksud , sudah sejauh mana terhadap penetapan daerah yang berhak mengelola PI 10 persen Blok Masela dan usulan NTT yang meminta hak pengelolaan PI 5 persen Blok Masela.

Diketahui, sejumlah pertimbangan dan argumentasi disampaikan oleh para wakil rakyat, kepada pihak SKK Migas karena menyadari, persetujuan pengalihan PI 10 persen oleh Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan dari kepala SKK Migas.

Adapun pertimbagan dan argumentasi yang disampaikan sebagai berikut, yakni dari aspek Geo Technical, penetapan nama Blok Marsela ditetapkan berdasarkan strata geografis , yang bersambungan langsung dengan pulau yang paling terdekat yakni Pulau Marsela sehingga, umumnya penetapan nama blok suatu ladang Migas , menggunakan nama pulau terdekat.

Pulau Marsela adalah salah satu Pulau kecil yang berada di bagian selatan kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku dan berbatasan langsung dengan Australia. Sehingga, dari sisi penamaan saja telah menunjukkan secara jelas dan tegas karakteristik serta identitas ke-Maluku-an.

Selain itu, sejak Inpex sebagai operator pemenang KKKS, mendapatkan ijin eksplorasi sejak tanggal 16 November 1998, sekitar tahun 2000 rombongan INPEX dan Kementrian ESDM datang ke Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), disambut positif oleh Bupati KKT pertama yakni, Almarhum J.Oratmangun, dengan acara adat Maluku dari Selatan Daya.

Proses eksplorasi yang berjalan membuktikan, Ladang Gas Abadi dengan potensi cadangan gas 6.67 tcf ditemukan. Diikuti tahun 2008, Inpex menyerahkan POD Tahap I Blok Marsela ke pemerintah melalui BP Migas dan Desember 2010 POD tahap I, disetujui pemerintah dengan skema LNG terampung di laut.

Sementara itu, di tingkat lokal diikuti dengan sejumlah pertemuan sosialisasi dengan masyarakat, pemda provinsi, DPRD kabupaten/provinsi, akademisi dan sejumlah elemen masyarakat lainnya, di provinsi Maluku. Dalam proses yang sangat panjang itu, pemda dan DPRD provinsi Maluku, kemudian membentuk BUMD Maluku Energy , berdasarkan Perda nomor 03 Tahun 2009, tentang pengelolaan Migas Blok Masela dan lahirnya Perda Nomor 5 tahun 2012 Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), tentang Pembentukan Tanimbar Energy.

Pada tanggal 09 Juni 2012, saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Ambon , tepatnya ketika peresmian Patung Pahlawan Nasional Johanes Leimena di Poka, dirinya mengatakan, migas di Blok Masela jika akan dieksploitasi dengan nilai sekitar 400T maka, Maluku akan kebagian PI 10 persen yang jika dikelola dengan benar di masa yang akan datang, akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Maluku

Diisis lain, Inpex melakukan proses eksplorasi pangkalan/base-nya melalui jalur Pulau Tanimbar di Kota Saumlaki. Hal tersebut menyebabkan KKT berbenah diri dengan menyiapkan infrastruktur lapangan terbang, pangkalan Angkatan Laut, dan lainnya.

Pada Tahun 2015, Inpex meminta revisi POD dengan peningkatan kapasitas LNG 7.5 juta ton dan sejak saat itu, terjadilah perdebatan yang cukup panjang soal skema darat (onshore) atau skema laut (offshore) sampai dengan tahun 2016.

Sepanjang tahun 2015-2016, berbagai elemen masyarakat Maluku kembali ikut menyuarakan aspirasinya, lewat berbagai seri pertemuan menyerap aspirasi masyarakat yang digelar SKK Migas, baik di kedua Kabupaten yang terdampak langsung yakni, KKT dan MBD, pemda dan DPRD Provinsi Maluku, para akademisi, kalangan masyarakat adat, dan sebagainya.

Diikuti dengan pertemuan terakhir, antara SKK Migas dengan anggota DPR/DPD RI Dapil Maluku di Jakarta, yang mendukung skema darat (onshore) pengelolaan Blok Marsela karena, memberi manfaat multiplier effect bagi masyarakat Maluku dan mendongkrak perekonomian di kawasan Indonesia Timur.

Selanjutnya, 23 Maret 2016, di Pontianak Presiden RI memutuskan dan mengumumkan secara resmi skema darat yang digunakan untuk mengelola Blok Masela, setelah mendengar masukan secara ilmiah dari hasil riset yang dilakukan Kementerian ESDM dan SKK Migas, serta aspirasi masyarakat Maluku.

Pada 4 April 2016, Presiden Jokowi meresmikan Jembatan Merah Putih, sekaligus dalam pidatonya Presiden meminta dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan perguruan tinggi di Maluku , dalam hal ini Unpatti , agar mempersiapkan SDM dibidang Geologi dan Perminyakan, bagi anak-anak Maluku untuk Blok Masela agar tidak dibutuhkan tenaga dari luar Maluku.

Dalam persiapan SDM Maluku, sepanjang tahun 2017-2018, Universitas Pattimura (Unpatti) membuka 3 program studi baru yakni, Prodi Teknik Geologi, Teknik Geofisika dan Teknik Perminyakan. Diikuti dengan MoU antara Unpatti dengan Kementerian ESDM untuk mengirim secara berkala SDM Maluku ke STEM AKA Migas Cepu dan topangan dana APBD provinsi/kabupaten/kota serta, CSR Inpex mengirim anak-anak Maluku ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, dalam persiapan SDM bagi Blok Masela.

Dilanjutkan, pada 16 juni 2019, HoA pengembangan Blok Masela akhirnya ditandatangani, disusul dengan persetujuan Menteri SDM atas revisi POD tahap II pada tanggal 5 Juli 2019 , dengan kapasitas LNG mencapai 9.5 juta ton/tahun dan 150 mmscfd gas pipa, system bagi hasil antara pemerintah Indonesia dan Inpex 50:50 , dengan IRR mencapai 15 persen. Total nilai investasi POD II Blok Masela , sebesar 19.8 US$ atau setara 280 T rupiah.

Pemda Maluku dan KKT, diminta secara resmi lewat surat dari SKK Migas untuk menyiapkan lahan sebesar 1500 hektar yang akan diikuti dengan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal).

Dari aspek potensi resiko, daerah yang terdampak langsung dari pengembangan Blok Masela adalah, pulau-pulau yang ada di Maluku terutama Pulau Yamdena, sebagai lokasi pembangunan kilang darat LNG, baik dari daya dukung lingkungan, sosial, ekonomi dan seterusnya.

Dengan seluruh perjuangan, kerja keras dan pengorbanan pemerintah daerah dan masyarakat Maluku lewat waktu, tenaga, anggaran, penyiapan lahan dan sebagainya, maka sangatlah tidak bijaksana jika pemerintah memberikan pengelolaan 5 persen PI Blok Marsela ke Provinsi NTT , yang “tidak berkeringat” sedikitpun dalam perjuangan panjang Blok Marsela tersebut.

SKK Migas diharapkan , dapat memberikan pertimbangan rasional dan objektif kepada Menteri ESDM dan Presiden RI , untuk memastikan 10 persen PI Blok Masela dikelola oleh Provinsi Maluku.

Sekedar tahu, dari unsur DPR RI yang hadir yaitu, Mercy Chriesty Barends, Hendrik Lewerissa, Ir. Abdullah Tuasikal dan Saadiah Uluputty. Sedangkan dari unsur DPD RI, yakni, Anna Latuconsina, Novita Anakotta dan Mirati Dewaningsih. Salah satu anggota DPD RI lainnya yaitu Nono Sampono yang juga adalah Wakil Ketua DPD RI , tidak berkesempatan hadir karena tugas Negara yang tidak bisa didelegasikan.

Sementara , dari pihak SKK Migas dipimpin langsung oleh Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dan didampingi Sekretaris SKK Migas Murdo Gantoro, Tunggal selaku Deputi Pengendalian Pengadaan, Deputi Operasi Julius Wiratno, Deputi Perencanaan Jafee Suardin, Deputi Keuangan Monetasi Arief Setiawan Handoko, Staf Ahli Kepala SKK Migas , Sukandar dan staf teknis lainnya.

Pertemuan tersebut dibuka secara resmi oleh Dwi Sutjipto selaku Kepala SKK Migas dan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada para wakil rakayat dari Maluku , untuk menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan bersama Kepala SKK Migas dan jajaran. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com