Maluku

Bappeda Malra Launching Aplikasi “e -Perekat”

IMG-20191130-WA0048

MALRA,MALUKU – Ruslan Abdul Gani Ingratubun, Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), kepada INTIM NEWS mengatakan, dengan dilaunchingnya aplikasi “e- Perekat” ( Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Data Terpadu) Malra merupakan upaya penajaman sasaran dalam rangka pemberian bantuan program pemberdayaan masyarakat , dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, naiknya pendapatan perkapita masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan.

” Dengan dilaunchingnya, e-Perekat Malra, merupakan salah satu langkah maju untuk mengatasi polemik bantuan masyarakat yang tidak tepat sasaran, tidak adanya pendobolan bantuan dan tidak tumpang tindih dengan sistem satu data,” ujar Ruslan, usai giat sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malra dan Launcing “e -Perekat” , di Aula Kantor Bupati di Langgur, Sabtu (30/11/2019).

Menurut Ruslan, pemerintah daerah melalui program pemberdayaan masyarakat, telah mengeluarkan anggaran puluhan miliar rupiah, terhitung sejak 2015-2018, bantuan masyarakat mengalami peningkatan anggaran hingga 22 persen. Tetapi sayangnya, penurunan angka kemiskinan hanya turun 0,1 persen. Hal ini tentunya, tidak berdampak positif bagi masyarakat.

” Sudah bukan menjadi rahasia adalah seringkali terjadi pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, terjadi pendobolan dan tumpang tindih data. Ini fakta yang terjadi di lapangan karena kami dari Bappeda bidang ekonomi, turun lapangan untuk monitoring dan ini yang jadi keluhan di masyarakat. Alhasil , pemerintah daerah dianggap tidak adil,” bebernya.

Ruslan Abdul Gani Ingratubun, Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra)

Ruslan Abdul Gani Ingratubun, Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra)

Menurutnya, ada saja yang memiliki akses pada SKPD teknis terkait sehingga, ada saja proposal yang diajukan untuk mendapatkan bantuan. Misalnya , masyarakat yang sudah dapat bantuan dari OPD A, bantuan berikutnya dari OPD B, masih masyarakat yang sama dapat lagi. Berikutnya keluhan masyarakat soal bantuan yang tidak tepat sasaran, ada masyarakat yang kesehariannya menjadi petani tetapi, malah dapat bantuan speed, tukang kayu dapat bantuan sembako kios dan masih banyak lagi yang lainnya.

” Untuk itu, dengan launching “e – Perekat” ini diharapkan pemanfaatannya , pada tahun 2020 nanti berjalan efektif, dengan sistem satu data. Yang mana, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, intinya, satu data itu harus dibagi pakaikan pada seluruh instansi,” katanya.

Ruslan menambahkan, Bagian Perencanaan merasa sangat penting mencari tools atau instrumen alat untuk kemudian bisa menyaring dan menghadirkan data yang benar-benar akurat dan sesuai aturan.

” ‘e-Perekat’ Malra ini juga sudah ditetapkan melalui peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (Perekat) Malra dan nantinya seluruh OPD, wajib menggunakan satu data yang tentunya berdasarkan aplikasi tersebut. Sehingga, masyarakat yang sebelumnya sudah pernah dapat bantuan, ketika datanya masuk maka akan tertolak secara otomatis. Begitupun bagi petani, masukan proposal perikanan tertolak, begitupun yang lainnya,” jelas Ruslan.

Saya berharap , dengan dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan DPRD serta OPD teknis dan pihak-pihak yang mendukung program e-Perekat Malra ini, sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat , ke depan nanti penentuan bagi calon penerima bantuan, prosesnya terbuka dan transparan.

” Termasuk Anggota DPRD yang membuat proposal untuk konstituen ketika ada NIK DPRD, otomatis akan tertolak. ASN seperti Guru, buat proposal juga tertolak, proposal dari Kepala Desa (Ohoi-red) juga ditolak, karena mereka sudah difasilitasi oleh negara. Tujuan bantuan adalah, memberdayakan masyarakat orang-orang tidak berdaya untuk diberdayakan. Semua memiliki kepentingan, tetapi kita harus memiliki kepentingan diatas data yang benar sehingga, tidak menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan,” pungkasnya. (IN-09)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com