Maluku

Sekda MBD Optimis, Tahun 2019 Kabupaten Raih Opini WTP

IMG_20190918_074922

AMBON,MALUKU – Alfonsius Siamiloy sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) optimis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Tahun Anggaran 2019, di tahun 2020.

Pasalnya dirinya mengakui, tahun 2018 kemarin, pemkab MBD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan provinsi Maluku.

” Tahun 2018, kami belum bisa WTP karena tersangkut dengan masalah aset bawaan dari Maluku Tenggara (Malra) dan Maluku Tenggara Barat (MTB) usai pemekaran kabupaten. Itu lebih banyak ada di Dinas Pendidikan, tentang aset-aset sekolah yang ada di desa-desa. Memang kesulitan untuk mengambil data, sehingga terbawa sampai di hasil pemeriksaan, akhirnya kita tidak bisa WTP,” ungkap Sekda, Selasa (17/09/2019), kepada sejumlah wartawan di salah satu hotel di Kota Ambon.

Alfonsius Siamiloy - Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

Alfonsius Siamiloy – Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

Padahal, sebutnya, kalau periksa daftar urut di kabupaten kota yang WDP, Kami nomor urut satu. Artinya, kami siap untuk WTP.

Selain itu, Sekda menerangkan, mengenai dana bos, pada saat pencairannya dari provinsi, langsung masuk di rekening kepala sekolah atau rekening sekolah.

Kendalanya, menurut dia, ini karena teman-teman di provinsi tidak memberikan data tentang jumlah transferan ke rekening kepala sekolah atau sekolah, sehingga kami juga di Dinas Pendidikan kabupaten, kesulitan untuk membuat laporannya.

Olehnya itu, dirinya menilau, walaupun dana bos masuk di rekening kepala sekolah atau rekening sekolah, tetapi yang membuat laporan itu , dari dinas pendidikan. Itu yang menyebabkan kami belum bisa WTP kemarin.

” Tetapi setelah kami kembali, itu sudah diselesaikan. Kemarin Saya sudah koordinasi dengan BPK, mereka mengiyakan kalau persoalan tersebut telah selesai, berarti kami siap untuk WTP tahun depan,” ujarnya.

Disinggung apakah ada kendala lainnya, Sekda katakan, hanya soal aset sekolah dan dana bos. Kendati demikian, tentunya pemeriksaan baru ini , pasti ada lagi.

” Tetapi kami berharap, tidak terlalu berat karena yang berat soal aset sekolah yang ada di desa-desa, apalagi yang dibangun pemerintah daerah Malra, MTB. Itu kena dengan sekolah-sekolah swasta, seperti SD Kristen dan lain-lain. Itu memang agak kesulitan di situ. Tetapi itu, sudah kami selesaikan dan kami berharap, sesuai hasil koordinasi kemarin, tahun depan sudah bisa WTP,” tandasnya. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com