Maluku

Menteri PPN Janji Akan Mendorong Penambahan DAU Maluku

IMG-20190912-WA0061

AMBON,MALUKU – Bagian Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku , dalam rilisnya menyebutkan,Dana Alokasi Umum (DAU) yang dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dengan menggunakan variabel antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah (daratan), setiap tahun menjadi faktor penyebab kecilnya DAU untuk Provinsi Maluku, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hanya saja, variabel hambatan geografis semestinya bisa menjadi pertimbangan, mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan yang beban pembangunannya jauh lebih besar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro
berjanji, masukan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang disampaikan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, terkait bisa mendorong pembangunan strategis nasional ke Maluku, akan menjadi perhatiannya, terutama untuk lima tahun ke depan.

IMG-20190912-WA0062

“ Saya melihat Provinsi Maluku, bukan hanya sebagai tuan rumah (kegiatan konsultasi regional RPJMN 2020-2024, red), namun Provinsi Maluku ini potensinya luar biasa besar. Paling penting adalah, bagaimana memperbaiki koefisien hambatan geografis, khusus untuk daerah kepulauan. Ini akan menjadi perhatian Saya,” katanya , di salah satu hotel di Ambon, Kamis (12/09/2019).

Dirinya menuturkan, salah satu variabel dalam penyusunan DAU juga adalah hambatan geografis dan ini bisa didorong untuk mendongkrak Dana Alokasi Umum (DAU) buat Maluku. Dirinya berjanji , nanti akan mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian Keuangan.

IMG-20190912-WA0068

Sebagai mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI tahun 2011 dan Ketua Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal tahun 2007-2008, Bambang mengakui, dirinya bersama Tim Bappenas akan menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Keuangan dan mendorong agar variabel hambatan geografis juga dimasukan sebagai formula perhitungan DAU, terkhususnya bagi daerah-daerah kepulauan.

“ Tempat Saya dulu di Ditjen Perimbangan Keuangan, memang tugasnya membuat dan mengupdate formula DAU. Apakah nanti datanya kita cek atau koefisien dari hambatan geografis perairan yang harus disesuaikan, agar beban dan tanggungjawab Provinsi Maluku yang besar ini, otomatis DAU-nya juga mengikuti. Ini yang saya janjikan ke Pak Gubernur. Kita akan segera follow-up,” jelasnya.

IMG-20190912-WA0055

Sebelumnya, Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, meminta Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas, untuk bisa mendorong pembangunan strategis nasional ke Maluku. Dengan wilayah perairan laut yang luas dan berkepulauan, dirinya meminta Pemerintah Pusat melalui KPPN/Bappenas, mempertimbanglan alokasi dana pembangunan daerah melalui DAU yang tergolong sangat kecil, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

Gubernur menjelaskan, Maluku memiliki luas 712.496 km persegi, terdiri dari laut 92,4 persen dan daratan 54.185 km persegi atau 7,6 persen. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten/kota, yang tersebar di 1.340 buah pulau. Dengan kondisi geografis seperti itu, Gubernur akui, selain sangat menghambat proses pembangunan, juga berpengaruh pada fungsi koordinasi pihaknya dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Saya harap, ini bisa menjadi perhatian Menteri Bappenas,” tandasnya.

IMG-20190912-WA0065Sekedar tahu, Konsultasi Regional Indonesia Timur yang segogyanya dilaksanakan di Sorong (Papua Barat), dialihkan pelaksanaannya ke Ambon karena pertimbangan keamanan. Hadir pula Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Selain itu, sejumlah Bupati dan Walikota di Maluku juga turut menghadiri pertemuan tersebut. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com