Maluku

Dengan Catatan Kritis, 5 Fraksi Terima Ranperda LPJ APBD Pemerintah KKT Tahun 2018

IMG-20190916-WA0035

SAUMLAKI, MALUKU – 5 Fraksi pada DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), menerima Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2018, menjadi Perda, dengan catatan kritis dan sejumlah pemikiran, melalui Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Pendapat Akhir Fraksi, Jumat (13/09/2019).

IMG-20190916-WA0037

” Sebelumnya, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan keputusan politiknya, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, disertai sejumlah pikiran dan catatan kritis. Dimaksudkan, untuk memperbaiki beberapa hal bukan saja bersifat teknis, tetapi juga perbaikan-perbaikan yang bersifat fundamental, dalam rangka penyelenggaran pemerintahan ke depan,” sebut Wakil Ketua DPRD KKT, Piet Kait Taborat selaku pimpinan sidang.

Sekedar tahu, 5 Fraksi tersebut antara lain, Fraksi Nasional Bersatu, Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (F-PKPI), Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Karya Amanat Bangsa.

Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Tanimbar, Agustinus Utuwaly menyampaikan, setelah paripurna, disepakati untuk ditindaklanjuti pada tahapan evaluasi di Provinsi Maluku.

Menurutnya, secara prosedural berbagai catatan perbaikan politik yang termuat dalam kata akhir fraksi-fraksi, tetap menjadi referensi semua organisasi perangkat daerah, untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Wabup menegaskan, out come dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran adalah, laporan keuangan pemerintah daerah yang di evaluasi BPK. Karena itu, Saya tegaskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar dalam melakukan perencanaan dan pengendalian pengelolaan anggaran, perlu memperhatikan aspek regulasi sebagai fondasi.

IMG-20190916-WA0039

Selain itu, akuinya, terkait pemberitaan media masa, tentang hasil pemeriksaaan BPK Perwakilan Maluku, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KKT Tahun 2018 belakangan ini, Wakil Bupati meluruskan dengan menyampaikan alasan rasional, sebagai dasar bagi BPK untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kepada KKT.

Dijelaskan olehnya, LKPD tahun 2018 bukanlah akhir dari kinerja pemerintah daerah, melainkan koreksi yang akan dipakai untuk memboboti kinerja keuangan di tahun-tahun berikutnya. Kualitas kinerja pengelolaan keuangan, dapat diukur melalui opini BPK RI sebagai auditor eksternal, yang ditunjuk resmi oleh pemerintah.

” Opini WTP yang disematkan BPK kepada Pemkab Kepulauan Tanimbar berdasarkan laporan entitas yang diperiksa, menyajikan data secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di negara Republik Indonesia,” jelasnya.

Dirinya menerangkan, opini didefenisikan, sebagai pernyataan proporsional sebagai kesimpulan pemeriksaan, mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan, dalam laporan keuangan. Kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, didasarkan pada kriteria. Diantaranya, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian interen. Dengan kata lain, secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dengan demikian lanjut dia, opini WTP merupakan bentuk pernyataan atas kewajaran terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan, yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Sehingga dengan predikat WTP, maka pengelolaan keuangan telah memenuhi standar-standar dalam prinsip good governance.

” Keberhasilan untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dan DPRD, dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Karena itu, Ia berharap, dengan sinergitas yang sudah terjalin antara pemerintah daerah dengan DPRD perlu ditingkatkan, sehingga agenda pemerintahan yang masih tersisa di tahun ini, dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD KKT, karena telah melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal dan menyampaikan kritik, saran kepada pemerintah daerah, sehingga menjadi catatan-catatan kepada pemerintah daerah untuk ke depan, mempersiapkan rancangan dan pelaksanaan APBD , sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Nasional Bersatu, melalui juru bicara Fraksi, Balthazar Lalamafu menyatakan, status opini WTP yang diberikan oleh Auditor BPK Perwakilan Maluku kepada Pemerintah KKT, dianggap telah memenuhi prinsip akuntasi pemerintah dengan baik. Kalaupun masih ada kesalahan bersifat material, tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

” Fraksi Nasional Bersatu memberi apresiasi yang tinggi kepada Pemda KKT, khususnya TAPD yang telah melaksanakan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Fraksi Nasional Bersatu menerima seluruh Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Disertai catatan kritis, khususnya penggunaan SILPA dan pemanfaatan DAK untuk dipedomani dalam rangka perbaikan dan pemanfaatan APBD, di waktu-waktu yang akan datang sesuai porsinya,” ungkap Balthazar.

IMG-20190916-WA0041

Hal senada disampaikan Fraksi PKPI yang dibacakan Joseph Afaratu, dalam pandangan akhir menyatakan, menerima LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, disertai catatan-catatan kritis yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di KKT.

Selain itu, Fraksi PDIP yang juga menerima Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 menilai, kurangnya pengawasan dari Inpektorat Daerah, sebagai lembaga pengawas dan auditor internal pemerintah daerah, khususnya dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Fraksi PDIP meminta Bupati Kepulauan Tanimbar, untuk mem-black list rekanan atau penyedia, yang tidak melaksanakan sesuai dengan kontrak pekerjaan yang telah ditetapkan.

Sedangkan, Fraksi Partai Gerindra, dalam pandangan akhirnya, menerima LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, dengan beberapa catatan kritis seperti SILPA, DAK, maupun persoalan lainnya, yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Persoalan dana DAK, juga menjadi sorotan Fraksi Karya Amanat Bangsa. Fraksi juga meminta pemerintah daerah, agar Dana Desa tidak dimasukan dalam proyeksi pendapatan daerah, serta perhitungan secara cermat terkait PAD, sesuai data pendapatan yang ada di daerah ini. Meski begitu, Fraksi Karya Amanat Bangsa menyatakan, menerima LPJ tersebut.

Sidang Paripurna Istimewa tersebut, dipimpin Wakil Ketua DPRD Piet Kait Taborat, didampingi Ketua DPRD Frengky Limber dan Wakil Ketua Emma Labobar serta dihadiri mayoritas Anggota DPRD KKT, di Ruang Sidang II DPRD . Selain itu, hadir pula Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Agustinus Utuwaly, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekretaris Daerah Piterson Rangkoratat, serta seluruh Pimpinan OPD lingkup Pemkab Kepulauan Tanimbar. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com