Kesehatan

BPOM Gelar Evaluasi Dan Monitoring Hasil Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian

IMG-20190903-WA0038

AMBON,MALUKU – Dalam rangka sosialisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bekerjasama dengan pemerintah kota Ambon melalui Dinas Kesehatan , menggelar Evaluasi dan Monitoring Hasil Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian. Kegiatan yang terlaksana di salah satu hotel di Kota Ambon, Selasa (03/09/2019) tersebut, dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan praktek kefarmasian untuk sarana apotek.

Kepala BPOM Provinsi Maluku, Hariyani, kepada awak media menjelaskan, hasil pengawasan di lapangan terkait regulasi dan perijinan persyaratan pembangunan apotik , pasti kami rekomensasikan kepada Dinas Kesehatan yang berwenang.

” Hari ini , kami akan menyampaikan hasil inspeksi teman-teman kami di lapangan, selama tiga tahun belakangan ini, kepada para pengelola apotik yang ada di kota Ambon. Tujuan kita hanyalah satu yakni, memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, bagi masyarakat kota Ambon,” ungkap Hariyani.

Lanjutnya, dengan tidak mengabaikan keamanan , seperti yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat kota Ambon, salah dalam mempergunakan obat karena penggunaan antibiotik yang tidak terkendali , akan berdampak kepada kesehatan kita.

” Kebiasan orang Ambon sering mengobati diri sendiri namun, kadang suka salah memberi obat. Dalam istilah obat , disebut dengan penggunaan yang salah . Nah, di sinilah yang menjadi tujuan evaluasi kita gelar hari ini, agar kita dapat membahas bersama dengan pemilik sarana apotik dan apoteker pengelolanya,” jelas Hariyani.

Sementara itu, Robby Silooy yang menjabat Asisten II Bidang Perekonomian pada Pemerintah Kota Ambon, yang dipercayakan mewakili Walikota Ambon Richard Louhenaoessy, mengungkapkan, pengawasan obat dan makanan ini, dirasa sangat penting dilakukan demi menjaga kesehatan masyatakat. Oleh karena penguatan kapasitas, perlu dilakukan agar dapat mengasah orang mengelola obat.

” Oleh karena penguatan kapasitas, perlu dilakukan agar dapat mengasah orang mengelola obat, bagaimana cara mengelola, me manage , sehingga apa yang diberikan kepada masyarakat , terkait dengan kesehatan, dapat berguna bagi mereka,” tandasnya.

Dia berharap, apa yang kita miliki sangat bermanfaat yang akan merubah tatanan perilaku dan gaya hidup sehat, untuk hari esok dan seterusnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy yang menjadi pemateri dalam evaluasi menjelaskan, monitoring yang dilakukan hari merupakan tupoksi dari Dinas Kesehatan Kota Ambon, bagaimana mengawas seluruh sarana prasarana yang ada di kota Ambon, baik untuk obat-obatan dan makanan .

” Menurut hasil monitoring yang dilakukan oleh BPOM terhadap sarana prasarana, yang ada di kota Ambon termasuk obat sampai dengan hari ini, masih ditemukan penjualan obat dalam jumlah besar yang seharusnya, tidak diijinkan sesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2017,” sebut Wendy.

Dirinya mengakui, yang paling emergensi adalah masih ada pemberian antibiotik tanpa resep dokter. Antibiotik sejatinya, diberikan sesuai indikasi medis, jadi tidak semua orang membutuhkan antibiotik. Kalaupun perlu harus melalui tenaga yang berkompeten.

” Antibiotik yang diberikan tidak sesuai dengan indikasi, akan menyebabkan resistensi terhadap pasien sehingga, apabila sakit dan membutuhkan antibiotik berarti, sudah resistensi kepada antibiotik tersebut,” jelasnya.

Berdasarkan hasil temuan katanya, ada beberapa jenis obat-obatan keras yang masih di jual bebas. Hal inilah yang harus ditindaklanjuti dengan mencari solusi sehingga, dari pihak apotik tidak merasa dirugikan dan Dinas Kesehatan terutama dari BPOM , menjalankan peraturan sesuai dengan hasil monitoring yang dilakukan BPOM yang diteruskan kepada Dinas Kesehatan yang harus kami tindaklanjuti.

” Inti dari apa yang kita lakukan, bagaimana kita melindungi masyatakat kota Ambon, terhadap penggunaa obat yang tidak rasional,” tutupnya. (CR01)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com