Hukum & Kriminal

Rencana Aksi Pencegahan Korupsi, Malra Urutan 14 Dari 542 Daerah Di Indonesia

Gambar-Gedung-KPK

MALRA,MALUKU – Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) , setelah mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI beberapa waktu lalu, saat ini Kabupaten Malra kembali mengukir prestasi yakni, masuk dalam Zona Hijau hasil Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi , yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, menyabet urutan 14 nasional dari 542 Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia , dengan total skoring 73 persen. Hal ini berdasarkan informasi yang di terima INTIM NEWS, dari sumber : (https://korsupgah.kpk.go.id), Rabu, (28/08/2019).

Dari hasil monitoring dan evaluasi Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencakup delapan area intervensi penilaian, yaitu, Perencanaan dan Penganggaran APBD nilai skoring 89 persen, Pengadaan Barang dan Jasa nilai skoring 85 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu nilai skoring 90 persen, Kapabilitas APIP nilai skoring 52 persen, Manajemen ASN nilai skoring 61 persen, Tata Kelola Dana Desa nilai skoring 23 persen, Manajemen Aset Daerah nilai skoring 56 persen dan Optimalisasi Pendapatan Daerah nilai skoring 100 persen.

IMG-20190828-WA0063

Sementara secara regional , Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyabet urutan pertama dari 12 Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Maluku.

Bupati Malra M. Thaher Hanubun, mengatakan, dengan hasil perolehan dari Tim Korsupgah tersebut, merupakan kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Malra karena secara geografis , Maluku Tenggara terletak di ujung tenggara Kepulauan Maluku, dan berada jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Maluku, maupun Pemerintahan Pusat di Jakarta.

” Progres yang dicapai merupakan cambuk bagi Pemda Malra, agar ke depannya kita dapat terus memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, dalam rangka pencegahan korupsi dan bebas dari tindak pidana korupsi,” ujar Bupati. (IN-09)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com