Kesehatan

“Potong Pele” Stunting Di SBB, Widya Murad Ismail Turun ke Locus Stunting

IMG-20190823-WA0148

PIRU,MALUKU – Semenjak didaulat menjadi Duta Parenting (Perangi Stunting) Provinsi Maluku pada 3 Juli 2019, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, terus bergerak turun ke daerah-daerah untuk sosialisasi “potong pele” atau pencegahan stunting di Provinsi Maluku.

Hal ini tertuang dalam rilis oleh Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku. Lebih lanjut dijelaskan, gencarnya program “potong pele” stunting oleh Duta Parenting Maluku, bahkan diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena, Maluku menjadi provinsi pertama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki Duta Parenting.

” Penyebab utama stunting adalah, kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia dua tahun,” kata Widya, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Koordinasi Terpadu Penurunan Stunting dan Gizi Buruk Tahun 2019, di Gedung Putih, Piru, kabupaten SBB, Jumat (23/08/2019).

Widya Murad Ismail - Duta Parenting Provinsi Maluku

Widya Murad Ismail – Duta Parenting Provinsi Maluku

Dijelaskan oleh isteri Gubernur Maluku Murad Ismail ini, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek, dibandingkan tinggi badan orang di usianya.

Karena itu, lanjut Bunda PAUD Provinsi Maluku ini, penanggulangan stunting merupakan tanggung jawab bersama karena pengaruhnya bukan hanya terkait kecerdasan anak, namun juga berpengaruh pada kesehatan ketika dewasa nanti.

“Jangan sampai terlambat mendeteksi dan memperbaiki kondisi ini. Penanggulangan stunting harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi setiap keluarga Indonesia,” tegasnya.

IMG-20190823-WA0125

Pada kesempatan itu, Widya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak di Kabupaten SBB, terkhususnya Bupati Yasin Payapo, karena melalui program-programnya sehingga, dapat menurunkan angka stunting di kabupaten itu.

“ Mari cegah stunting dan ini bisa terlaksana kalau kita semua terlibat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten SBB serta anggotanya yang ikut aktif sehingga dapat menurunkan angka stunting di kabupaten ini,” katanya.

Widya mengingatkan, jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik, didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang akan menunjang kesuksesan pembangunan bangsa di masa depan.

IMG-20190823-WA0124

“ Karena itu kita perlu inovasi baru, maupun terobosan untuk mengatasi stunting ini,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten SBB, Yasin Payapo, mengungkapkan data yang dimiliki pemerintah, tahun 2018 terdapat 1.600 lebih kasus stunting di SBB. Tahun ini, angka itu menurun menjadi 1.300 lebih.

” Intervensi yang kita lakukan melalui Posyandu, Puskesmas, Pustu yang dikawal langsung oleh Kadis Kesehatan. Selain itu, ada pula langkah-langkah strategis yang dikoordinir langsung oleh Bappeda,” ujar Bupati.

IMG-20190823-WA0119

Dirinya berharap, dengan pertemuan koordinasi ini, nantinya melahirkan rekomendasi dan komitmen bersama untuk memerangi stunting di Maluku. ” Semoga ada rekomendasi dan komitmen bersama yang menghasilkan gerakan potong pele stunting lebih efektif lagi,” katanya.

Kementerian Dalam Negeri, melalui Regional Koordinator Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Andi Irfanji, mengapresiasi program dan kerja-kerja konkrit istri Gubernur Maluku karena, menjadikan Maluku sebagai provinsi pertama di Indonesia Timur yang memiliki Duta Parenting.

” Saya beberapa kali keliling Indonesia Timur, baru kali ini ada Duta Parenting dari Provinsi Maluku. Saya baru dari Gorontalo, di sana tidak ada yang namanya Duta Parenting. Untuk Indoensia Timur, baru ada di Provinsi Maluku. Di provinsi lain, bahkan seperti Sulawesi Selatan saja baru sebatas Bunda PAUD,” akui Irfanji.

IMG-20190823-WA0111

Dia menuturkan, bulan November 2018 lalu, Pemerintah Pusat mencanangkan program pencegahan dan penanganan stunting, sekaligus menetapkan 100 kabupaten prioritas untuk ditangani. Tahun 2019, Pemerintah Pusat menambah jumlahnya menjadi 160 kabupaten.

” Rencananya tahun 2020 nanti, ditambah lagi menjadi 260 kabupaten,” ungkapnya.

Menurutnya, penanganan kasus stunting membutuhkan keterlibatan lintas sektoral dan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Porsi Dinas Kesehatan hanyalah 30 persen, selebihnya menjadi tanggung jawab instansi teknis lainnya.

IMG-20190823-WA0142

” Karena itu, peran Bappeda sangat kita harapkan, untuk kemudian mengkoordinir OPD lainnya. Jadi tidak cukup menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja,” jelasnya.

Selain membuka pertemuan koordinasi terpadu, percepatan penurunan stunting dan gizi buruk di Kota Piru, Widya juga melakukan sosialisasi pencegahan stunting di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat. Dia menyempatkan diri meninjau Posyandu Nusukamu, Desa Kawa dan menyerahkan peralatan kesehatan berupa alat timbang, brain booster dan Penyerahan Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu hamil dan balita di desa setempat.

IMG-20190823-WA0156

Dia mengaku memilih Desa Kawa, karena daerah itu juga menjadi locus atau tempat terjadinya kasus stunting. Kehadiran Widya mendapat perhatian dan antusias warga yang ingin melihat dan menyapa langsung istri gubernur tersebut. Saat memberikan PMT, Widya bahkan sempat menggendong sejumlah anak balita.

Di Desa Kawa, Ketua Dewan Dekranasda Provinsi Maluku ini, juga menyempatkan diri untuk meletakan batu pertama pembangunan septic tank komunal dan menyerahkan tempat cuci tangan bantuan Dinas PUPR Provinsi Maluku, menyerahkan peralatan pengolahan pangan lokal dari Dinas Ketahanan Pangan, serta meninjau Rumah Pangan Lestari di Kabupaten SBB .(IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com