Hukum & Kriminal

Penetapan Desa Sadar Hukum Terhadap Desa Latu Dan Hualoy Akan Dicabut

M.J.Mataheru - Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum (Yankum) , Kemenkumham Maluku,

AMBON,MALUKU – Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum (Yankum) pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asassi Manusia (Kemenkumham) provinsi Maluku, M.J.Mataheru, mengakui, penetapan desa sadar hukum kepada Desa Latu dan Desa Hualoy, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) akan ditinjau kembali dan dicabut. Pasalnya, menurut Mataheru, kedua desa tersebut sempat bertikai dan melanggar syarat dan ketentuan oleh Kementerian Hukum dan Ham.

“Ada dua desa di  Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu desa Latu dan Desa Hualoy, mereka termasuk desa sadar hukum, desa binaan kami dan sudah di kasih reward yang bagus, kok kemarin mereka bertikai? Jadi ini perlu di evaluasi ulang, mestinya mereka jadi contoh, bukan jadi pelaku. Jadi kita tetap mengevaluasi terkait dengan pemberian desa sadar hukum yang sudah benar-benar di kasih jempolan , kok mereka jadi pelaku lagi . Mereka ditetapkan sudah lama, jadi kita evaluasi kemarin karena dengar informasi mereka berkelahi,  nah mesti ditinjau ulang. SK nya di cabut lagi. Mestinya menjadi contoh untuk selamanya,” ungkap Mataheru usai rapat bersama, dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi A DPRD Maluku tahun 2019, ke Kantor Kemenkumham, di kawasan Waihaong, Kota Ambon, Senin (26/08/2019).

69023502_408883176498936_8086273805946716160_n

Dirinya menerangkan, untuk desa sadar hukum itu melalui proses. Untuk dijadikan desa sadar hukum, harus memenuhi lima kriteria dan persyaratan. Yakni, tingkat kriminalnya rendah, perkawinan dininya tidak ada, tidak ada tunggakan PBB , bebas narkoba dan lingkungannya harus bersih.

“ Jadi, misalnya satu desa mau dijadikan contoh, kalau sudah memenuhi lima persyaratan itu, kita jadikan desa binaan. Bagaimana materi-materi apa yang akan kami suluh disini, bahkan desa itu kita jadikan contoh, untuk ada dalam desa sadar hukum. Itu prosesnya,” tuturnya.

Semua desa di seluruh Indonesia, sebutnya, ambil misal di Maluku, itu usul dari Camat, Bupati, Gubernur, baru lewat kami di Kemenkumham Maluku dan diteruskan ke Kementerian Hukum dan Ham. Dari situ,  ketika sudah ditetapkan mereka juga diberi penghargaan dan dijadikan contoh. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com