Maluku

Raih WTP, Pengelolaan Keuangan KKT Sesuai Standar Akuntansi

1563520619368

SAUMLAKI,MALUKU – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku , terhadap Laporan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Tahun Anggaran 2018, disebabkan karena metode penyajian laporan keuangannya, telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

“ Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini, opini WTP yang diperoleh pemerintah kabupaten adalah, sebuah prestasi kerja pengelolaan keuangan daerah yang terukur,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) pemerintah KKT, Piterson Rangkoratat di Saumlaki, Rabu (17/07/2019).

Menurut Sekda, yang dilansir dari website resmi Pemkab KKT yang di kelola oleh Dinas Infokom Pemkab, disebutkannya, terukur karena semua hal yang terkait dengan substansi laporan keuangan pemerintah tahun 2018, telah disajikan secara baik dan benar, berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

“ Mulai dari realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas sepanjang tahun 2018, telah kita sajikan dengan baik,” sebutnya.

Selain laporan keuangan , lanjut Sekda, ada beberapa pengecualian yang telah diselesaikan pada tahun anggaran 2018, sehingga menyebabkan Pemkab KKT memperoleh opini WTP.

Secara terperinci dirinya menerangkan, pengecualian tersebut antara lain, aset daerah, hutang pihak ketiga, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ketekoran kas daerah. Namun, keempat pengecualian tersebut pada tahun anggaran 2018, telah diselesaikan secara administrasi sehingga semua persoalan menjadi clear.

“ Empat hal yang dikecualikan itu, sudah tidak ada. Artinya, hal-hal yang bersifat material yang mempengaruhi opini itu, sudah tidak ada. Kemudian, oleh BPK, pemerintah KKT dapat memperoleh opini WTP,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, aset daerah KKT telah menjadi persoalan sejak pemekaran menjadi Maluku Tenggara Barat (MTB) . Sejumlah aset bawaan dari Kabupaten Maluku Tenggara, berupa dokumen-dokumen yang merupakan bukti kepemilikan aset daerah, tidak diserahkan. Hal tersebut terus terbawa dari tahun ke tahun, menyebabkan nilai aset membengkak menjadi miliaran rupiah, akibat dari keberadaan aset yang sulit untuk ditelusuri.

“Tetapi, di tahun 2018, pimpinan daerah mempunyai konsistensi untuk bisa mengurai hal-hal yang selama ini, tidak dapat terselesaikan untuk aset itu. Salah satu langkah yang diambil adalah, menghadirkan konsultan,” katanya.

Pihak ketiga tersebut, ujarnya, bertanggung jawab khusus untuk melakukan pencatatan dan mengurai hal-hal yang terkait dengan aset, yang selama ini tidak bisa kita urai.

“ Hasilnya, aset itu menjadi terselesaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018,” tandasnya.

Selain aset, sambungnya lagi, pengecualian hutang pihak ketiga juga telah mengalami perbaikan, walau itu masih sangat terbatas informasinya, karena hanya menjadi konsumsi pemerintah daerah dan DPRD KKT.

Sekda menjelaskan, pengecualian hutang pihak ketiga tidak serta merta harus dibayarkan lunas, barulah pemda dapat keluar dari opini WTP. Tetapi, melalui mekanisme penatausahaan yang normatif, sudah dapat menyelesaikan hal dimaksud.

“ Bukan berarti kita harus selesaikan, artinya, kita membayar hutang pihak ketiga itu 100 persen baru kita keluar dari pengecualian itu, bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan pengecualian hutang pihak ketiga itu adalah, pemda dapat menyajikan dengan baik, kondisi yang terkait dengan hutang pihak ketiga dan melakukan penatausahaan dan pengadministrasian, berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku,” jelasnya.

Kendati demikian, Sekda mengakui, salah satu rekomendasi BPK adalah segera membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama antara pemkab dengan DPRD tentang hutang pihak ketiga. Untuk membayar hutang pihak ketiga setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Terkait hal diatas, ungkapnya, telah dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan pimpinan DPRD, yang ditandai dengan penandatangan MoU antar kedua belah pihak, tentang kesanggupan membayar hutang pihak ketiga.

“ Dengan dokumen MoU itu, maka pengecualian yang terkait dengan hutang pihak ketiga yang terus terbawa, dari tahun ke tahun menjadi clear. Dalam kaitan dengan itu, perlu juga kami jelaskan bahwa setiap kabupaten/kota atau provinsi yang memperoleh WTP, bukan berarti tidak ada temuan, tetap ada temuan,” tuturnya. (IN06/WebsiteKKT)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com