Maluku

Hanubun Tegaskan, Tidak Ada Toleransi Bagi ASN dan Honorer Tidak Disiplin

d4a1869b74955fe0f088ddb852591d23.0

MALRA,MALUKU – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun menegaskan, usai cuti bersama libur pasca hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah, tidak akan mentolerir setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN, di lingkup Pemerintah Kabupaten Malra, ketika tidak hadir untuk mengikuti apel akbar atau apel besar dan memulai aktifitas kerja sebagai kewajiban mereka.

Mengawali apel akbar tersebut, Bupati meminta masing masing pimpinan OPD untuk, memeriksa seluruh pegawai yang hadir dan melaporkan secara terbuka, jumlah pegawai, berapa cuti, izin dengan keterangan dan tanpa keterangan.

ece2a3f816dc78bbe685ac4ae8eafe19.0

” Saya tekankan, tidak ada kata izin bagi seluruh ASN dan non ASN hari ini, kecuali bagi mereka yang telah mengajukan cuti, dan ASN yang memiliki keterangan yang jelas,” tegas Bupati.

Ketegasan itu disampaikan Bupati, saat memimpin apel besar ASN dan Non ASN, Lingkup Pemkab Malra, sebagai tindaklanjut Surat MENPAN Nomor : B/26/M.SM. 00. 01/ 2019, tanggal 27 Mei 2019, tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, yang dipusatkan di halaman upacara gedung baru kantor Bupati Malra, di Lokasi Jalan Debut, Langgur, Senin pagi (10/06/2019).

Menurut Bupati, disiplin telah diatur secara tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 sehingga, disiplin adalah kesanggupan PNS untuk mengikuti kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ditaati atau dilanggar, agar dijatuhi hukuman disiplin yang termuat dalam 17 Kewajiban dan 15 Larangan.

” Soal disiplin jangan lagi ada istilah cubit di kanan rasa di kiri dan dipraktekkan ketika disiplin itu dilanggar. Sekali lagi Saya tekankan, tidak ada toleransi bagi ASN maupun honorer ketika melanggar disiplin,” tegasnya lagi.

Bupati menyatakan, dari hasil evaluasi, masalah utama penegakan disiplin adalah komitmen penegakan disiplin. Benturan Kepentingan (Conflict Interest) terhadap konsistensi penjatuhan hukuman disiplin karena hubungan kekeluargaan, antara Pejabat yang berwenang dengan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

95ec82203701ee7365a8347302b2b2f3.0

Bupati juga menyinggung soal pengangkatan tenaga Non ASN di lingkup Pemkab Malra tahun 2019 yakni, OPD mengusulkan berapa tenaga yang diinginkan dan disesuaikan dengan jumlah anggaran tetapi, tenaga yang diangkat harus sesuai kebutuhan dan disiplin ilmunya dan bukan karena faktor kedekatan atau faktor kepentingan lainnya.

” Evaluasi tenaga non ASN sudah kita lakukan dan hasilnya yang ada saat ini, jika ke depan masih ada penambahan maka, kita evaluasi lagi. Namun, jika memang benar-benar diperlukan dan tentunya yang paling utama, Saya nilai adalah kinerja dan profesionalisme, baik itu pada tataran non ASN maupun ASN,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengharapkan kepada setiap pimpinan OPD, agar dapat menertibkan ASN maupun Non ASN untuk lebih bijaksana dan selektif dalam menggunakan media sosial. Karena semua itu, ada batasan dan aturan mainnya. (IN-09)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com