Maluku

Jabatan Semua Komisioner KPU Malra Harus Dicopot

60603208_2315602881989132_3661931692580405248_n

MALRA,MALUKU – Dinilai proses rekapitulasi penuh rekayasa dan tidak memenuhi asas jujur dan adil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Maluku, diminta mencopot jabatan semua Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Ketegasan ini disampaikan oleh Ferry Renel, salah satu saksi partai politik (parpol) yang berproses mengikuti pentahapan rekapitulasi pada tingkat PPK dan kabupaten di Malra.

Menurut Pengurus DPC PDI Perjuangan Malra ini, banyak sekali proses-proses yang dilewati menabrak mekanise dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan PKPU yang berlaku . Misalnya, pembuktian lewat C1- KWK yang dimiliki para saksi, tidak digunakan pada setiap tingkatan pleno,baik di pleno tingkat PPK maupun di pleno tingkat KPU kabupaten.

pileg_20180920_163819

Ferry menyayangkan, padahal kita sadari bahwa C1- KWK adalah salah satu bukti sah yang dimiliki oleh semua parpol tetapi ini ditutupi, dibuat secara rapi dan dipaksakan kehendak oleh kawan-kawan penyelenggara sehingga, banyak pelanggaran-pelangaran tiap tingkatan .

“ Kita sudah nyatakan sikap terbuka, di hadapan Bawaslu Malra pada rekapitulasi di tingkat KPU yang berakhir kemarin (16/05/2019). PDI Perjuangan melihat semua proses rekapitulasi ini, penuh dengan rekayasa dan menutup semua kejahatan-kejahatan pemilu yang dilakukan oleh KPU Malra .Karena itu , PDI Perjuangan meminta kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku, agar mencopot komisioner KPU kabupaten Malra seluruhnya dan minta KPU Provinsi Maluku untuk turun kembali, menghandel dan men take over tugas KPU Malra, dengan melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan/PPK , dengan cara perhitungan manual untuk memenuhi unsur asas jujur dan adil. Karena, banyak suara rakyat dimanipulatif secara terstruktur,sistematis dan massif oleh kawan-kawan penyelenggara di Malra,” tegas Ferry yang dihubungi INTIM NEWS, Jumat (17/05/2019) melalui sambungan telepon selular.

60773579_342042256495355_2509896355690840064_n

Selain itu, dirinya juga menghimbau Bawaslu Maluku harus memberikan rekomendasi mendukung , menjaga asas jujur dan adil itu. Sebutnya, kenapa terstruktur,sistematis dan massif ? Karena C1 dimulai dari C1 KWK adalah, suatu barang langka yang tidak bisa ditemukan di tingkat KPPS. Itu semua disembumnyikan secara baik, tidak mau diberikan kepada saksi, padahal itu menurut kehendak Undang-Undang (UU) adalah hak  saksi.

“ Nah, ini dibongkar tingkat PPK, itu harus dibuka dan hitung secara manual tetapi tidak mau, begitupun di tingkat KPU kabupaten. Jadi, solusi dan jalan keluar yang kami tawarkan untuk memenuhi asas jujur dan adil, KPU provinsi turun menghandel rekapitulasi tingkat PPK dan semua dihitung secara manual, terbuka untuk umum dan  disaksikan oleh semua pihak, khusus untuk rekapitulasi DPRD provinsi dan kabupaten, Saya kira konflik interest nya disitu. Jelas-jelas upaya perbaikan yang dilakukan oleh partai politik, dilakukan secara tertutup itupun tidak bisa diumumkan. KPU dalam sikap resmi dalam pleno rekapitulasi menyatakan bahwa, C1-KWK tidak bisa digunakan. Itu statement resmi Ketua KPU Malra (Wawan Oat) . Sekali lagi, solusinya KPU Provinsi turun dan lakukan rekapitulasi,” pintanya dengan tegas.

Ferry menuturkan, banyak pelanggaran-pelangaran tiap tingkatan untuk melakukan perbaikan bisa dilakukan, ada kasus-kasus temuan pelanggaran di beberapa TPS yang disinyalir ada perubahan C1-KWK dan C1 Plano. Selain itu, ada semua keberatan dari para saksi partai politik ditingkatan PPK itu seharusnya sudah dibuka kotak untuk dihitung secara manual, tetapi tidak mau. Persoalan dibawa sampai ke tingkat KPU kabupaten, KPU juga tidak mau . Berarti kan, jelas-jelas melindungi sebuah kejahatan pemilu yang dilakukan disitu.

“ Semua komisioner KPU Malra, kinerjanya amburadul dan tidak bisa tertanggung jawab. Karena semua  mekanisme yang dibuat adalah,  mekanisme semau mereka KPU bukan mengikuti pentahapan yang tertuang dalam PKPU maupun Undang-Undang. Secara pribadi, Saya menduga kuat ada yang sengaja menutup kejahatan-kejahatan pemilu ini, dengan pendekatan yang tidak jelas yang mereka atur sendiri dan bisa diduga bahwa, ada proses tukar-menukar kepentingan yang aromanya berbau money politik,”akuinya.

60495108_508615656341122_8635795754570481664_n

Atas kinerja KPU Malra demikian sarat dugaan pelanggaran, banyak partai yang kehilangan suaranya. Kami PDI Perjuangan Malra kehilangan suara 100 sampai 200 suara begitu pun dengan parpol lainnya. Terbukti dalam rekapitulasi, pengalihan suara secara internal maupun eksternal dan itu indikasi kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara di Malra. Nah, herannya lagi, parameter yang dipakai harus dihitung secara terbuka dan dihitung secara manual, untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi kenapa ini tidak mau dibuka dan tidak mau dilakukan.

“ Sebelum penetapan pada pleno rekapitulasi, semua form keberatan sudah diisi dan disampaikan resmi di hadapan Bawaslu Malra , juga hampir semua partai mengisi form keberatan. Tembusannya, harus mengikuti pentahapan. Jadi, selesai KPU Provinsi baru kita lanjut lagi ke KPU RI dan DKPP, harus ikut pentahapan. Kalau bisa diselesaikan di tingkat provinsi kenapa tidak? Saya yakin, kalau di hitung secara manual di KPU Provinsi maka  Komisioner KPU kabupaten  Malra dicopot semuanya. Saya kira sebagai efek jera, agar orang tidak bisa bermain-main. Itu pasti masalah bisa selesai, Saya yakin itu,”ujar Ferry.

Untuk rekapitulasi pilpres dan DPD RI , tambahnya, hampir tidak ada masalah kepentingan konflik interest disitu. Hanya rekapitulasi DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota yang diduga, ada permainan yang sengaja dilakukan oleh KPU Malra. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com