Kesehatan

DPRD Desak Gubernur Maluku Lebih Keras Menata RSUD Haulussy

20190513_114900

AMBON,MALUKU – Timbulnya persoalan pemutusan kerja sama, antara BPJS Kesehatan cabang Ambon dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy, lantaran terkendala persyaratan akreditasi RSUD, membuat masyarakat peserta BPJS Kesehatan tidak bisa ke rumah sakit umum milik pemerintah tersebut untuk berobat.

Namun, atas kunjungan kerja perdana Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno tanggal 6 Mei 2019 lalu, disepakati oleh pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan provinsi Maluku melalui kebijakan, tetap melayani masyarakat peserta BPJS Kesehatan.

Atas situasi demikian, DPRD Maluku menilai, kebijakan tersebut sudah terlambat mendesak pemerintah daerah , dalam hal ini Gubernur Maluku agar lebih tegas dan kerad menata RSUD .

” Kebijakan Dinas Kesehatan bersama pihak rumah sakit , itu kebijakan yang terlambat. Menurut Saya, itu kebijakan yang terlambat dan salah. Dari awal, sebenarnya RSUD harus sudah terakreditasi. RSUD ini kan, sumber masalahnya banyak sekali. Dari dulu Saya tinjau lapangan disana, soal tempat tidur , soal pasien tidak terlayani dengan baiklah, soal tenaga medis disana, yang memperlakukan pasien itu tidak secara manusiawi lah. Soal-soal seperti ini, yang Saya kira, Saya berharap gubernur kita yang baru, harus lebih keras dan tegas menata dan Saya yakin, gubernur kita bisa untuk itu,” pinta Edwin Huwae , Ketua DPRD Maluku, Senin (13/05/2019) di kantor DPRD dengan tegas, kepada sejumlah wartawan yang menghampiri dirinya untuk meminta tanggapan pihak DPRD Maluku .

Menurut Edwin, RSUD sekarang tidak menerima pasien BPJS. Itu yang paling penting, bagi pemerintah daerah dan paling penting kita beri perhatian soal BPJS Kesehatan.

Dia mengakui penuh kecewa, masyarakat lagi sulit pada saatnya nanti yang terutama dari kalangan tidak mampu, apalagi peserta JKN-KIS berobat di RSUD Haulussy, tetapi kartu BPJS nya tidak diterima, itu yang harus menjadi perhatian.

” Menurut Saya, pendidikan, kesehatan termasuk infrastruktur dan soal lapangan kerja, menjadi hal urgent yang perlu diberi perhatian lebih oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi termasuk kabupaten dan kota,” sebutnya.

Dihubungi INTIM NEWS, pada hari yang sama, pihak BPJS Kesehatan cabang Ambon mengakui, belum menerima informasi terbaru terkait usulan RSUD Dr. M . Haulussy terkait pemenuhan syarat akreditasi rumah sakit, agar dibuka kembali kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

” Yang kami tahu, pengusulan syarat akreditasi oleh RSUD Haulussy, bukan kewenangan kami BPJS Kesehatan. Namun, jika sudah terpenuhi syarat tersebut, pastinya kerja sama dilanjutkan kembali. Pihak RSUD pernah menyurati akan ditindak lanjuti pada minggu ketiga di bulan Mei ini. Kami hanya sifatnya menunggu, ” ujar salah satu staf Humas BPJS Kesehatan Cabang Ambon . (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com