Maluku

Surat Suara Kurang Di KTT, DPRD Maluku Pertanyakan Proses Penyortiran

file6240215668254523698

AMBON,MALUKU – DPRD Provinsi Maluku, pertanyakan proses penyortiran surat suara, yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) sehingga, adanya kerusakan surat suara sekitar 19 ribu.

“Sejak penetapan DCT, maupun DPT juga DPTB khusus, jumlah DPT 68 ribu ditambah 2.5 persen. Itu berarti, surat suara yg di butuhkan lebih dari 72 ribu. Surat-surat suara ini, kapan diterima oleh KPU KKT dari KPU pusat? Setelah diterima kapan di sortir, sehingga KPU bisa menyimpulkan, bahwa ada sekitar 19 ribu yang rusak?,” tanya Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Constansius Kolatfeka, kepada INTIM NEWS via telepon seluler, Jumat (19/04/2019).

Seharusnya, kata Colatfeka, proses penyortiran sudah dilakukan jauh-jauh hari, bukannya mendekati pelaksanaan Pemilu 2019. Selama ini, menurutnya, media hanya menyoroti soal 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dua kecamatan, yakni Tanimbar Selatan dan Saumlaki yang belum melakukan proses penyoblosan.

Padahal, sebutnya, masih ada 9 TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang juga bernasib sama yakni, belum dilakukan proses pemungutan suara.

file8170570704757324907

Jika dilihat secara rasional, lanjutnya, 20 TPS pada dua kecamatan di KKT, hanya membutuhkan surat suara sekitar 7 ribuan tetapi mereka tidak bisa mencoblos, dengan alasan ada keterlambatan pengiriman 19 ribu surat suara, pengganti surat suara rusak, sehingga dibutuhkan waktu untuk proses penyortiran dan pelipatan.

” Jika surat suara yang rusak itu sekitar 19 ribu, lalu di 20 TPS itu hanya membutuhkan sekitar 7 ribu surat suara, kok mereka sampai saat ini belum bisa mencoblos? Pertanyaan yang muncul kemudian, kemana surat suara sisa? Saya minta KPU jangan main-main dengan persoalan ini. Mereka (KPU) harus jujur,” tegasnya.

Menurut dia sembari menambahkan, KPU baik Provinsi Maluku maupun KKT, terlalu menganggap remeh even nasional ini. KPU, harus jujur menjelaskan kepada publik, agar bisa dimengerti.

“KPU, harus jujur menjelaskan kepada publik, agar bisa dimengerti. Bukannya mengeluarkan pernyataan- pernyataan yang nantinya membuat bingung masyarakat. Mereka juga ingin memilih pemimpin bangsa, dan wakilnya di lembaga legislatif. Kalau memang komisioner KPU Provinsi Maluku dan KKT, sudah tidak mampu lagi melaksanakan agenda nasional, mendingan mundur saja,” tandasnya. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com