Buru

Aparat Desa Di Kabupaten Buru Akan Jadi Peserta JKN-KIS

IMG-20190427-WA0008

NAMLEA,MALUKU – Guna mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), berbagai upaya dilakukan BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah, dengan menggelar pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama tingkat Kabupaten Buru, Kamis (25/04/2019).

Dalam rilis, oleh BPJS Kesehatan cabang Ambon yang diterima INTIM NEWS, untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, Masri menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen, akan mendaftarkan seluruh aparat desa di Kabupaten Buru, menjadi peserta JKN-KIS, yang kemudian akan disusulkan dengan tenaga honorernya, melihat dari ketersediaan anggaran.

“Pemerintah daerah berkomitmen mendaftarkan seluruh aparat desa di Kabupaten Buru. Diharapkan, sebelum semester 1 ini, seluruh aparat desa sudah memiliki JKN-KIS” ungkap Masri, yang menjabat Asisten I Setda Kabupaten Buru.

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga akan memberikan dukungan sosialisasi masif kepada masyarakat, khususnya terkait bayi baru lahir yang wajib didaftarkan JKN-KIS, sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018.

Menurutnya, kemudian dukungan distribusi KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan himbauan kepada masyarakat terkait pembaharuan NIK.

Sedangkan, tambahnya, untuk kepatuhan terhadap badan usaha sendiri, Kejaksaan Negeri Buru yang akan mengawal, apabila dalam waktu dekat ini belum ada kesadaran bagi badan usaha, untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya ke BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Afliana Latumakulita menyampaikan apresiasinya, atas upaya yang dilakukan pemda Buru dan stakeholder terkait, dalam mengawal program JKN-KIS ini.

“Saya sangat mengapresiasi, atas upaya-upaya yang telah dilakukan Pemda Buru bersama BPJS Kesehatan dan stakeholder- stakeholder terkait, karena pada dasarnya, program negara ini merupakan tanggung jawab bersama untuk, memberikan kesejahteraan sosial kesehatan kepada masyarakat banyak,” tutur Afli.

Diketahui, forum ini dilaksanakan secara rutin di setiap kabupaten/kota. Tujuannya adalah, terciptanya sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah, dalam mengimplementasikan kesejahteraan masyarakat khususnya, soal jaminan sosial kesehatan.

Forum yang dipimpin oleh Masri, selain dihadiri oleh Afli, juga hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Anwar Prawira, Kepala Dinas Sosial Zubair Surniah, Kepala BAPPEDA Najib Hentihu, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmy Uluputty, Masna yang menjabat Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kasubid Kasda BPKAD Achmad Hasanuddin,Kepala BPJS Kesehatan kabupaten Asti Sanduan, Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Ambon Zainah Astuti, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Semua Kepala Dinas maupun perwakilannya,semua dilingkup Kabupaten Buru.

Selain itu, agenda yang dibahas antara lain terkait cakupan kepesertaan JKN-KIS, kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS, distribusi KIS, sosialisasi kepesertaan bayi baru lahir, kolektibililtas iuran serta updating Nomor Induk Kependudukan (NIK).(IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com