Maluku

DPRD Maluku Minta Eserindo Jujur Berikan Pernyataan

file6189847927400136483

AMBON,MALUKU – Komisi B DPRD Provinsi Maluku, merasa dibohongi dengan pernyataan salah satu mitra yakni, PT Eserindo yang dinilai tidak jujur dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

” Kan sangat tidak baik, kalau saya katakan dibohongi. Sebab apa yang ibu katakan dalam pertemuan pertama itu, semua direkam dan dicatat. Sehingga, saya sangat menyesal karena ibu katakan tidak operasional padahal fakta di lapangan ada pekerjaan,” ujar Anggota Komisi B, Lutfi Sanaky, saat gelar Rapat Dengar Pendapat, antara Komisi B, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, bersama PT Eserindo, yang berlangsung di Baileo Karang Panjang Ambon, Jumat (08/03/2019)

Ditegaskannya, keterangan yang disampaikan, berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Karena itu, Sanaky minta agar PT Eserindo jujur dalam memberikan peryataan.

Hal yang sama juga dikatakan anggota komisi, Joseph Tingkery yang mempertanyakan perijinan dan dampak lingkungan, akibat pekerjaan perusahan. Ditegaskan, dampak lingkungan terutama air dan udara.

“Karena itu, mesti dilihat lagi ijinnya pada dua lokasi yakni, yang berada di area kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah,” sebutnya .

Pernyataan Direktur PT Eserindo, Made Linda yang sebelumnya mengaku area penambangan di Air Sakula berijin akhirnya, menjelaskan jika area yang berijin dalam petuanan Desa Hatu , tidak lagi dikelola karena pada lokasi tersebut, terjadi rebutan 4 perusahaan berbeda.

Akibatnya, pihak perusahan mengelola area lain yang dibeli dari masyarakat . Bahkan, pernyataan Linda dan manager perusahaan, Thomas Khuam berdalih , jika memang tidak ada pekerjaan hanya karena saat itu, lagi diminta oleh Kadis PU Provinsi Maluku, Ismail Usemahu untuk mengerjakan ruas jalan pada lokasi, salah satu rumah dinas.

” Pada lokasi galian kami itu, ada empat perusahan yang juga mengambil material, sehingga kami bergeser ke lokasi milik sendiri,” ujar Linda.

Penjelasan Linda, ditanggapi Wakil Sekretaris Komisi, Abdullah Marasabessy, yang mempertanyakan laporan yang tidak disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun , rutin memberikan ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga, Marasabessy meminta pihak Dinas Lingkungan Hidup, mengevalusi perijinan yang diberikan.

Ditempat yang sama, PLT Kadis Lingkungan Hidup, Roy Syauta menegaskan, jika demikian maka, perusahan telah melanggar karena tidak beroperasi pada lahan yang berijin namun, memilih bergesar pada lokasi yang lain.

“Semestinya, saat bergeser harus ada ijin atau perbaikan . Bahkan, wajib untuk memberikan laporan kepada dinas ,” tegasnya.

Usai rapat, ditemui INTIM NEWS, Ketua Komisi B, Evert Kermite menjelaskan, jika akan lagi mengatur agenda, untuk menghadirkan pihak kabupaten maupun kota Ambon. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com