Maluku

DPRD Harap, Gubernur Dan Wagub Maluku Secepatnya Dilantik

file1988852303872602611

AMBON,MALUKU – DPRD Provinsi Maluku berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur Murad Ismail-Barnabas Orno secepatnya dilantik. Sebab sampai hari ini, belum ada kepastian pelantikan. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, kepada sejumlah wartawan, di kantor DPRD Maluku, di kawasan Karang Panjang, Ambon, Jumat (15/03/2019).

Bahkan DPRD, sudah mendapatkan surat dari Mendagri, terkait dengan penunjukan Sekda Maluku sebagai Plh dan dalam satu butir mengatakan, menunggu jadwal pemerintah pusat, terkait Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

” DPRD Maluku mendorong pemerintah, untuk Pak Murad Ismail dan Pak Barnabas Orno segera dilantik. Karena hari Senin, DPRD secara resmi menyampaikan surat dan sekaligus, Pimpinan DPRD ke Jakarta bertemu dengan Mendagri dan Mensesneg, untuk memastikan jadwal pelantikan,” ucap Huwae.

Menurutnya, DPRD punya kewenangan hanya pada tahapan ditetapkan KPU. Kami mengajukan permohonan pengesahan gubernur dan wakil gubernur terpilih dan itu sudah disampaikan sejak bulan September 2018, pada saat berakhir masa jabatan pak Said Assagaff dan Pak Zeth Sahuburua.

” Pada tanggal 11 Maret , mestinya sudah dilantik gubernur dan wakil gubenur Maluku yang baru, tetapi malah ditunda. Bahkan Mendagri telah menunjukan Sekda sebagai PLH, sambil menunggu jadwal pemerintah, itu berarti mungkin saja disesuaikan dengan jadwal Presiden Joko widodo,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku ini .

Tertundanya pelantikan ,sebutnya karena, mungkin sekarang Presiden Joko Widodo dalam saat masa kampanye dan mungkin ada kesibukan lain, kemudian berdampak pada pelantikan ini.

” Sikap kami DPRD jelas untuk segera ada kepastian jadwal pelantikan. Kenapa, kalau PLH dan gubernur definitif tentu mempunyai kewenangan yang berbeda,” cetusnya.

Dikatakan lagi, jabatan PLH ini sehari – hari melaksanakan tugas gubenur saja dan tidak bisa mengambil keputusan atau membuat suatu tindakan, yang berdampak strategis terhadap pemerintahan, organisasi dan alokasi anggaran daerah.

Huwae menambahkan, Plh Pubernur tidak bisa untuk mengangkat dalam jabatan melakukan rotasi, atau membuat kebijakan, yang berdampak terhadap alokasi anggaran.Tentunya, dalam beberapa waktu ke depan, kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam situasi force majeure tentu akan dirugikan, tetapi dalam tugas lain, Plh gubernur bisa melaksanakannya. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com