Hukum & Kriminal

Rencana Eksekusi Lahan Di Kebun Cengkeh,Bakal Di Hadang Warga Batu Merah

20190204_132523

AMBON,MALUKU – Ketua Saniri Negeri Batu Merah, Salem Tahalua, bersama sejumlah tokoh adat negeri setempat juga warga Batu Merah, akan menghadang rencana eksekusi lahan di Kebun Cengkeh,berada di atas lahan milik ahli waris keluarga Nurlette ,dengan total lahan seluas 99 haktare.

Hal ini ditegaskan oleh Tahalua,dalam jumpa pers nya di kawasan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin siang (04/02/2019).

Tuturnya,seluruh warga masyarakat adat Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mengancam akan melakukan perlawanan fisik, jika pihak Pengadilan Negeri (PN) Ambon, tetap melakukan proses eksekusi pengosongan lahan seluas 5.720 meter persegi, yang berlokasi di Jalan Kebun Cengkeh, pada hari Selasa, 12 Februari 2019, mendatang.

Menurut Tahalua, perlawanan fisik itu akan dilakukan, selain untuk menyelamatkan hak masyarakat setempat serta sejumlah tempat ibadah, juga karena objek eksekusinya belum jelas lokasinya. Yang terpenting, lanjutnya, untuk mempertahankan harga diri dan martabat adat Negeri Batu Merah,harus kita hadang .

“Kita akan tetap mempertahankan dan menolak pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan. Dan jika pihak pengadilan atau pihak-pihak terkait, tetap melakukan eksekusi lahan, maka kami akan lawan meski nyawa jadi taruhannya. Karena ini, menyangkut harga diri dan martabat adat negeri kami,”ucapnya sembari mengancam.

Disebutkan oleh Ketua Saniri Negeri Baru Merah ini, lahan seluas 5.720 meter persegi di Jalan Kebun Cengkeh yang akan dieksekusi oleh Juru Sita PN Ambon berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3414 atas nama Marthin Hentiana selaku pemohon eksekusi, itu berada diatas lahan milik ahli waris keluarga Nurlette dengan total lahan seluas 99 haktare. Sementara Sertifikat Hak Milik Nomor : 3414 itu merupakan pengganti blanko dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 atas nama Anthon Soselisa, yang terletak di kawasan Tantui.

“Dari hasil konfirmasi kami ke pihak Badan Pertahanan, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor : 3414 itu, merupakan perubahan blanko dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 pada tahun 2010 lalu. Jadi, jika merujuk pada aturan, maka eksekusi tidak bisa dilakukan karena objeknya tidak jelas, apakah di Tantui ataukah di Kebun Cengkeh.Karena,mana ada selama ini desa Tantui,ini kan aneh,” jelas Tahalua.

Dirinya menerangkan,dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 39 tahun 1997 disebutkan bahwa ketika dilakukan pergantian blanko maka nomornya tidak dirubah, cukup datanya saja yang dipindahkan ke blanko. Fatalnya lagi, lanjut Tahalua, dalam perubahan sertifikat nomor : 97 menjadi 3414 itu, status tanah yang awalnya tanah perkebunan dirubah menjadi tanah pekarangan.

“Jika ingin merubah status tanah perkebunan menjadi tanah pekarangan, maka pihak BPN harus melibatkan pihak pemerintah desa, kecamatan, tata ruang, biro hukum, sehingga dapat diketahui apakah tanah tersebut cocok dirubah dari perkebunan ke pekarangan atau tidak. Dan hal ini tidak pernah dilakukan sama sekali,” katanya dengan nada kecewa.

Ditanya, soal kepemilikan sertifikat hak milik yang sah di mata Pemerintah Negeri Batu Merah, Tahalua menegaskan bahwa sertifikat hak milik yang sah, dalam hal ini di Jalan Kebun Cengkeh adalah sertifikat yang keluar atas transaksi yang diketahui, Nurdin Nurlette selaku kepala Dati.

“Selaku ketua Saniri Negeri Batu Merah, secara tegas dan secara hak menyatakan bahwa objek lahan yang berada di Jalan Kebun Cengkeh berada pada wilayah administrasi Pemerintah Negeri Batu Merah, dengan hak yang dikeluarkan oleh Kepala Dati Nurdin Nurlette,” tegas Tahalua.

Kepemilikan hak tanah seluas 99 haktare itu telah dimenangkan oleh ahli waris keluarga Nurlette atas lahan Eigendom Verponding tahun 1986, yang dikuasai oleh Since Elizabeth Simau, dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 99/PDT.G/1997/PN.AB, putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor : 07/Pdt/1999/PT.Mal, putusan Mahkamah Agung RI nomor : 340 K/Pdt./2002, dan putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor : 24 PK/Pdt./2005.

Terhadap putusan tersebut, Tahalua katakan, Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Ambon telah mengeluarkan surat Penetapan eksekusi nomor: 03/Pen.Eks/ 2004/PN.AB, berita acara sita eksekusi nomor: 03/B.A.Eks/2004/PN.AB, dan permohonan eksekusi penyerahan pada 16 April 2004.

Tuturnya lagi,karena terdapat beberapa masyarakat yang tidak mau diajak damai terkait bangunan di atas lahan tersebut, sehingga ahli waris keluarga Nurlette selaku pemohon eksekusi ,melayangkan surat permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri Ambon, pada 27 September 2017 lalu.

Dirinya mengaku,karena tidak digubris pihak pengadilan, maka pihak ahli waris keluarga Nurlette, kembali melayangkan surat pemohon eksekusi pengosongan yang kedua kalinya pada 26 Juli 2018, namun tidak juga diindahkan pihak pengadilan setempat ,hingga saat ini.

Anehnya, Tahalua katakan, bukannya melaksanakan eksekusi pengosongan, atas permintaan dari ahli waris keluarga Nurlette selaku pemohon eksekusi, pihak PN Ambon malah mengeluarkan surat pemberitahuan eksekusi lahan, seluas 5.720 meter persegi di kawasan Kebun Cengkeh,atas pemohon eksekusi Marthin Hentiana, kepada Pemerintah Negeri Batu Merah pada 23 Juli 2018 lalu.

“Penegakkan hukum apa ini, kok bisa pihak pengadilan melakukan eksekusi lahan,di atas lahan yang sudah dilakukan eksekusi penyerahan pada tahun 2004 lalu, oleh ahli waris keluarga Nurlette. Ini pasti ada mafia hukum, di tubuh pengadilan maupun di tubuh Badan Pertanahan. Untuk itu, kami akan terus melawan demi keadilan hukum yang menurut kami benar,” tegasnya . (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com