AMBON,MALUKU – Menyusul munculnya ungkapan kekecewaan, dari LSM Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku (LKLM) ,atas kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku,LKLM akan menggelar demonstrasi/aksi unjuk rasa di depan kantor BWS.
Tak tanggung-tanggung,LKLM rencana berunjuk rasa saat kedatangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) besok,Rabu (09/01/2019) di Kota Ambon.Aksi ini dilakukan,jika pihak BWS tidak mengindahkan surat dari LKLM .
“Kami memang bermitra dengan BWS Maluku.Namun,bukan berarti kami diam begitu saja, jika pihak BWS tidak berhasil alias gagal membangun Maluku melalui program-programnya.Kami tetap mengawasi.Banyak tupoksi BWS yang tidak berhasil terealisasi di Maluku,khususnya pembangunan di wilayah 3T.Hari ini,kami sudah menyurati BWS Maluku,jika tidak diindahkan,kami akan berdemonstrasi di depan kantor BWS Maluku,saat kedatangan Menteri PUPR,besok di Ambon,”tegas M.Haris Kelilauw ,Pelaksana Tugas (Plt) Ketua LKLM,kepada sejumlah media,Senin (08/01/2019) di Ambon.
Dia mengaku,tahun 2017 lalu saat peringatan Hari Air Dunia di Langgur,penyambutan sangat meriah tamu dari Kementerian PUPR saat itu.Disambut dengan adat daerah setempat dan kedua kepala daerah yakni, Bupati Maluku Tenggara saat itu Bapak Anderias Rentanubun dan Walikota Tual Bapak Adam Rahayaan pun, menyerahkan proposal kepada dirjen yang hadir sebagai bentuk permohonan bantuan fasilitas ketersediaan air bersih atau air baku dan fasilitas mendesak lainnya yang berhubungan dengan tupoksi BWS di kedua kabupaten dan kota disana.
Sama halnya dengan di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).Tahun 2018 kemarin,pemerintah daerah di bawah pimpinan Bupati Bapak Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Bapak Fachri Alkatiry,juga memberikan proposal berupa permohonan bantuan fasilitas yang berkaitan dengan tupoksi BWS.Proposal tersebut diserahkan saat momen peringatan Hari Air Dunia saat itu di SBT.
“Sampai hari ini,tidak ada jawaban apa-apa atas kelanjutan proposal ketiga kepala daerah.Tidak ada realisasi sama sekali.Padahal ketersediaan air bersih atau air baku,menjadi kebutuhan sangat mendesak di Maluku Tenggara,Kota Tual dan SBT.Belum lagi di kabupaten lain di Maluku yang masuk daerah 3T.Untuk itu,secara tegas Saya menyampaikan, kami atas nama LKLM meminta kepada Bapak Menteri PUPR, untuk sesegera mungkin mengevaluasi saudara Kepala BWS Maluku.Karena,terkait beberapa program yang sudah menjadi kemitraan, antara LKLM dengan BWS selama tiga tahun terakhir ini,BWS lebih banyak melakukan kegiatan yang bersifat seremonial,tanpa melihat program-program pokok yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, terutama soal penyediaan air baku di beberapa daerah.Kapasitas BWS ,tidak hanya melihat wilayah-wilayah yang berbasis daratan saja,tetapi masih banyak sekali, daerah-daerah yang berbasis kepulauan terutama daerah tertinggal,”ungkapnya dengan nada kecewa.
Senada dengan Kelilauw,Sekretaris LKLM Maluku Johanes Rawulunubun menambahkan,LKLM tetap mengawal kegiatan Hari Air Dunia pada tahun 2017 di Maluku Tenggara,Kota Tual dan tahun 2018 di SBT.Harapan dari masyarakat ,kalau bias pasca dari kegiatan itu,ada pembangunan nyata dalam hal ini penyediaan sumber daya air berupa pembangunan air baku bagi masyarakat di ketiga daerah tersebut.
Namun,bebernya,sudah hampir kurang lebih 1 tahun 9 bulan,tidak ada pembanguan nyata,sehingga kami meminta kepada pihak BWS Maluku,untuk melakukan tindak lanjut atau follow up dari kegiatan itu.Tujuan dari kegiatan Air Dunia itu,kami ingin membantu pemerintah daerah kabupaten kota,mengurangi APBD dengan intervensi dari APBN dalam hal ini,Kementerian PUPR,menyediakan fasilitas sarana air baku bagi masyarakat.
“Hari ini,kami menyurati BWS ,ada poin penting disitu bahwa,kami meminta Menteri PUPR mengoreksi, mengevaluasi Kepala BWS Maluku.Dalam pencermatan kami,pada master plan kebijakan BWS, tidak terlihat intervensi program yang menjawab Maluku sebagai wilayah kepulauan atau menjawab konsep kawasan 3T (Terluar,Tertinggal dan Terdepan) ,”tuturnya.(IN06)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
